Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah antisipasi terhadap dampak penutupan Selat Hormuz oleh pasukan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).
Penutupan jalur vital tersebut mengancam stabilitas pasokan energi dunia dan berpotensi memicu lonjakan harga minyak global yang akan membebani APBN Indonesia.
Putri menekankan bahwa 20 persen pasokan minyak dan gas dunia melewati selat strategis tersebut.
Gangguan pada jalur ini sangat krusial karena bertepatan dengan momentum Ramadan dan menjelang Lebaran, di mana kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) domestik biasanya mengalami peningkatan signifikan.
Sebagai legislator yang membidangi energi, Putri menyoroti risiko kenaikan harga minyak yang dapat mengganggu postur anggaran negara.
Ia mendukung penuh rencana Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang akan segera menggelar rapat dengan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk memitigasi krisis ini.
“Sebentar lagi akan memasuki Lebaran sehingga biasanya ada peningkatan permintaan BBM. Ini memang harus kita antisipasi bersama agar jangan sampai ada kenaikan harga yang berdampak pada APBN kita,” ujar Putri di Jakarta, Rabu (4/3).
Guna mengurangi ketergantungan pada kawasan Timur Tengah yang sedang bergejolak, Komisi XII mendorong pemerintah untuk mempercepat diversifikasi sumber energi.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah memperkuat kerja sama dengan perusahaan energi asal Amerika Serikat dan produsen lain di luar zona konflik.
Langkah ini dianggap krusial karena belum ada kepastian hingga kapan penutupan Selat Hormuz akan berlangsung pasca-serangan balasan antara Iran dengan AS dan Israel.
Situasi di Timur Tengah memanas setelah AS dan Israel melancarkan serangan ke wilayah Iran, termasuk Teheran, yang menimbulkan korban sipil.
Sebagai balasan, Iran meluncurkan rudal ke infrastruktur militer AS dan memerintahkan IRGC untuk menutup Selat Hormuz sebagai bentuk perlawanan terhadap agresi tersebut.
Kondisi ini menuntut koordinasi cepat antara kementerian teknis dan pelaku industri energi nasional agar distribusi energi di Indonesia tidak terhambat selama bulan suci Ramadan.[prs]
