Komisi IX DPR: Pergantian Kepala BGN Momentum Perketat Pengawasan Program MBG

Komisi IX DPR: Pergantian Kepala BGN Momentum Perketat Pengawasan Program MBG
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Nurhadi. //net

Realitarakyat.com – Komisi IX DPR RI mendorong momentum pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah memperkuat tata kelola dan pengawasan ketat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Nurhadi, menanggapi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan evaluasi dan penyegaran struktur pimpinan BGN pada Rabu (3/6/2026). Presiden menunjuk Nanik S. Deyang untuk memimpin BGN menggantikan Dadan Hindayana.

Nurhadi menyatakan pihaknya menghormati penyegaran organisasi tersebut demi memastikan program prioritas nasional berjalan optimal. Ia juga mengapresiasi jajaran pimpinan sebelumnya yang telah membangun fondasi awal kelembagaan BGN.

“Kami menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi dan penyegaran kepemimpinan di BGN. Dalam sistem pemerintahan, evaluasi merupakan hal yang wajar dan diperlukan,” ujar Nurhadi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/6/2026).

Nurhadi mengingatkan bahwa MBG merupakan investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Oleh karena itu, ia meminta pimpinan baru BGN segera memperkuat pengawasan dari hulu ke hilir, mulai dari pengadaan bahan pangan, produksi, distribusi, hingga aspek keamanan makanan.

Selain itu, Komisi IX menekankan agar BGN lebih fokus pada peningkatan kualitas layanan dan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat, bukan sekadar mengejar target kuantitas jumlah penerima.

“Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dampaknya terhadap perbaikan status gizi anak, penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan ibu hamil, dan kualitas generasi masa depan,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Nurhadi menyatakan Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar anggaran negara yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal demi menuju visi Indonesia Emas 2045. (ndi)