Realitarakyat.com – Komisi X DPR RI mendorong pemerintah untuk mereformasi standar kesejahteraan tenaga pendidik dengan menetapkan batas bawah gaji minimal guru sebesar Rp5 juta per bulan.
Formula nominal tersebut dinilai sebagai angka paling realistis dan layak untuk mengapresiasi pengabdian guru di Indonesia saat ini.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menjelaskan bahwa angka tersebut didapat berdasarkan kalkulasi internal komisi sektor pendidikan demi mendongkrak kualitas SDM nasional.
Tuntutan ini sekaligus merespons pidato krusial Presiden Prabowo Subianto yang membongkar dampak sistemik kebocoran anggaran negara terhadap kesejahteraan upah guru.
“Kami sudah menghitung di Komisi X, minimal Rp5 juta itu adalah angka yang layak atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru. Kami tentu memandang positif pidato Kepala Negara,” kata Lalu Hadrian saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).
“Jadi, Presiden ingin menjelaskan kepada masyarakat kenapa sampai dengan hari ini gaji guru kita tidak naik secara optimal,” lanjutnya.
Politisi ini tidak menampik adanya tren peningkatan gaji guru dari waktu ke waktu. Namun, ia menggarisbawahi bahwa grafik kenaikan tersebut belum menyentuh titik optimal.
Parlemen mendesak pemerintah untuk terus menguji dan memformulasikan skema penghitungan upah yang berkeadilan.
Lalu Hadrian memberikan angin segar dengan membocorkan bahwa dalam rancangan awal postur anggaran tahun 2027, pemerintah sebenarnya telah menggodok persiapan teknis terkait kenaikan gaji serta tunjangan guru, yang mencakup klaster Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun guru honorer (non-ASN).
Kepastian regulasi dan besaran angka tersebut kini tinggal menunggu pembacaan pidato nota keuangan resmi yang akan disampaikan Presiden pada medio Agustus mendatang.
“Kami akan melihat di pidato nota keuangan beliau (Presiden) tanggal 16 Agustus, tapi kami meyakini bahwa Presiden kita ini sudah memikirkan, apalagi beliau selalu di mana-mana mengatakan bahwa kesejahteraan guru menjadi yang prioritas. Karena salah satu fondasi keberhasilan pendidikan ialah dengan meningkatkan kesejahteraan guru,” urainya.
Sebelumnya pada Selasa (23/6), Presiden Prabowo Subianto secara blak-blakan menyoroti adanya kebocoran anggaran fantastis akibat praktik laporan ekspor palsu oleh oknum pengusaha nakal.
Dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Presiden mengungkap negara telah merugi hingga 908 miliar dolar AS atau setara Rp15.000 triliun selama kurun waktu 34 tahun.
Sengkarut hilangnya potensi pendapatan negara dalam skala masif inilah yang disebut Presiden Prabowo sebagai akar masalah mengapa postur APBN selalu defisit dan berdampak langsung pada mandeknya eskalasi gaji para guru serta pegawai negeri di tanah air.[prs]
