Realitarakyat.com – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mendorong pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI segera menambah armada kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek.
Dorongan tersebut disampaikan menyusul kepadatan penumpang yang semakin terasa, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja.
“Kami melihat kondisi saat ini. KRL sudah amat sangat padat, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Kondisi ini tentu tidak nyaman bagi masyarakat,” kata Rivqy dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).
Rivqy mengutip data KAI pada semester I 2026 yang mencatat rata-rata pengguna KRL Jabodetabek mencapai 1,1 juta penumpang per hari.
Jumlah tersebut bahkan dapat mencapai 1,3 juta penumpang pada kondisi tertentu, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi massal berbasis rel.
Menurut Rivqy, pertumbuhan jumlah pengguna harus diikuti dengan peningkatan kapasitas layanan KRL Jabodetabek.
“Kepadatan tidak bisa terus dianggap sebagai konsekuensi yang harus diterima masyarakat,” jelas politikus PKB ini
“Negara harus hadir memastikan pertumbuhan jumlah penumpang diikuti pertumbuhan kapasitas layanan,” katanya.
Ia mengatakan penambahan armada perlu menjadi bagian dari upaya pemerintah dan KAI menjawab kebutuhan transportasi masyarakat di kawasan Jabodetabek.
Namun, apabila pemerintah memilih opsi impor rangkaian kereta, keputusan tersebut menurutnya harus memperhitungkan manfaat, risiko, serta keseluruhan biaya selama kereta digunakan.
“Kalau pemerintah memutuskan impor KRL, jangan sekadar berpikir bagaimana kereta bisa cepat datang,” kata Rivqy.
“Hal yang harus dipastikan adalah apakah kereta tersebut benar-benar aman, laik operasi, sesuai dengan kondisi infrastruktur kita, dan memberikan kenyamanan kepada penumpang,” katanya.
Selain itu, Rivqy meminta pemerintah memastikan aspek keselamatan dan kelaikan teknis, kesesuaian dengan infrastruktur serta sistem persinyalan yang sudah tersedia.
“Ketersediaan suku cadang dan kemampuan perawatan juga dinilai perlu menjadi pertimbangan sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait penambahan armada,” jelasnya.
Di sisi lain, Rivqy mengingatkan agar kebijakan impor rangkaian kereta tidak berdampak pada pelemahan industri perkeretaapian nasional.
Baginya, kebutuhan penambahan kapasitas KRL harus berjalan seiring dengan penguatan ekosistem industri dalam negeri.
“Jadi, solusinya bukan sekadar menambah kereta. Kita harus membangun ekosistem transportasi KRL yang kapasitasnya memadai, aman, nyaman, tepat waktu, dan mampu mengantisipasi pertumbuhan penumpang ke depan,” tutupnya.[prs]
