Realitarakyat.com – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyoroti kebijakan larangan penggunaan hijab di institusi pendidikan dan ruang publik di Azerbaijan. Ia meminta pemerintah negara tersebut mempertimbangkan hak kebebasan beragama dan mencari pendekatan yang lebih inklusif.
Menurut Syahrul, penggunaan hijab tidak semestinya dikaitkan dengan ekstremisme. Ia menilai hijab merupakan bentuk ekspresi keimanan yang damai sekaligus bagian dari hak asasi perempuan Muslim untuk menjalankan keyakinannya.
“Pelarangan justru akan menimbulkan luka dan keresahan sosial, bukan persatuan. Kami percaya Pemerintah Azerbaijan yang selama ini moderat dapat menemukan jalan tengah yang lebih inklusif,” kata Syahrul dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).
Syahrul juga menyoroti posisi Azerbaijan yang pada 2026 menjadi tuan rumah Konferensi Parlemen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI/PUIC) di Baku. Dalam forum tersebut, Azerbaijan turut menyuarakan komitmen untuk melawan Islamofobia di tingkat global.
Menurut dia, kebijakan pembatasan hijab di dalam negeri berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi antara komitmen internasional dan kebijakan domestik negara tersebut.
“Tentu menjadi pertanyaan besar bagi publik muslim dunia, bagaimana negara yang memimpin seruan anti-Islamofobia di forum global, justru menerapkan kebijakan yang dapat dimaknai sebagai bentuk Islamofobia di dalam negerinya sendiri,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penduduk Azerbaijan mayoritas beragama Islam. Karena itu, aspirasi masyarakat untuk menjalankan ajaran agama secara damai, termasuk mengenakan jilbab, perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan publik.
“Oleh karena itu, aspirasi untuk menjalankan ajaran agama secara damai seperti penggunaan jilbab bagi muslimah seharusnya dilihat sebagai bagian dari identitas mayoritas rakyat itu sendiri, bukan sebagai ancaman bagi negara,” tandasnya.
Syahrul berharap pemerintah Azerbaijan dapat mengedepankan dialog dan pendekatan yang menghormati keberagaman. Menurut dia, perlindungan kebebasan beragama dan upaya menjaga kerukunan sosial perlu berjalan beriringan agar kebijakan publik tidak memicu keresahan di tengah masyarakat.(Ess)
