Realitarakyat.com — Perkembangan kecerdasan buatan (AI) ternyata membawa konsekuensi lingkungan yang semakin besar. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan konsumsi listrik, air, dan lahan untuk menopang pusat data AI berpotensi memberikan tekanan serius terhadap sumber daya alam.
Peringatan tersebut tercantum dalam laporan resmi Universitas PBB yang dikutip pada Kamis (8/10/2026).
Dalam laporan itu disebutkan, konsumsi listrik pusat data secara global diperkirakan mencapai 945 miliar kilowatt-jam (kWh) per tahun pada 2030. Angka tersebut hampir tiga kali lipat dibandingkan total konsumsi listrik Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria yang secara keseluruhan dihuni lebih dari 650 juta penduduk.
Kebutuhan energi tersebut bukan satu-satunya persoalan. Pusat data membutuhkan air dalam jumlah besar untuk sistem pendinginan, sementara pembangunan pembangkit listrik dan jaringan pendukungnya juga membutuhkan lahan.
Laporan PBB memperkirakan konsumsi air yang berkaitan dengan aktivitas AI pada akhir dekade ini dapat mencapai tingkat yang setara dengan kebutuhan dasar air bersih 1,3 miliar orang.
Kebutuhan lahannya juga diperkirakan menembus lebih dari 14.500 kilometer persegi. Luasan tersebut kira-kira dua kali luas kawasan Jabodetabek.
Yang menjadi perhatian, tingginya konsumsi sumber daya tidak hanya berasal dari proses melatih model AI berukuran besar.
Aktivitas penggunaan sehari-hari justru menjadi salah satu penyumbang terbesar. Sekitar 80–90 persen konsumsi energi disebut berasal dari permintaan pengguna setelah sistem AI tersedia.
Salah satu layanan AI populer bahkan diperkirakan memproses sekitar 2,5 miliar permintaan setiap hari.
Penggunaan AI untuk menghasilkan gambar juga membutuhkan energi jauh lebih besar dibandingkan pemrosesan teks biasa. Sementara itu, pembuatan video berbasis AI membutuhkan sumber daya yang lebih besar lagi.
Peningkatan efisiensi teknologi juga belum tentu otomatis mengurangi tekanan terhadap lingkungan.
Ketika layanan AI menjadi lebih murah dan mudah diakses, jumlah penggunaannya dapat meningkat. Akibatnya, penghematan energi per permintaan berpotensi tertutup oleh lonjakan volume penggunaan secara keseluruhan.
Persoalan lainnya adalah ketimpangan penguasaan infrastruktur. Lebih dari 90 persen kapasitas komputasi canggih dunia disebut terkonsentrasi di Amerika Serikat dan China, sementara lebih dari 150 negara lainnya hampir tidak memiliki infrastruktur komputasi sendiri.
Situasi tersebut membuat dampak lingkungan dari perkembangan AI berpotensi lebih banyak dirasakan oleh wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya.
Pertumbuhan pusat data juga membawa persoalan lain berupa limbah elektronik.
Laporan tersebut memperkirakan limbah elektronik yang berkaitan dengan pusat data dapat mencapai 2,5 juta ton per tahun pada 2030. Sebagian limbah tersebut berisiko berakhir di negara yang belum memiliki fasilitas memadai untuk pengolahan secara aman.
Siklus penggantian perangkat yang semakin cepat turut menjadi perhatian. Perkembangan teknologi chip dan perangkat komputasi membuat perangkat berkemampuan tinggi dapat digantikan dalam waktu relatif singkat.
PBB menegaskan bahwa temuan tersebut bukan berarti pengembangan AI harus dihentikan.
Yang diperlukan adalah perubahan arah pengembangan agar pertumbuhan teknologi tidak mengabaikan keterbatasan sumber daya dan daya dukung lingkungan.
Pemerintah didorong memperhitungkan kebutuhan air dan lahan ketika merencanakan pembangunan pusat data. Perusahaan teknologi juga diminta mengembangkan sistem yang lebih hemat sumber daya.
Di sisi lain, pengguna memiliki peran melalui penggunaan layanan AI secara bijak dan memilih teknologi yang tidak membutuhkan sumber daya secara berlebihan.
Dengan pertumbuhan AI yang semakin cepat, persoalannya bukan lagi sekadar seberapa canggih teknologi tersebut, tetapi juga seberapa besar sumber daya yang dibutuhkan untuk membuatnya terus berjalan.(Arp)
