Realitarakyat.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta menyayangkan sikap yang ditunjukan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI, yang mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI, Anies Baswedan.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak menilai bahwa dengan sikap demikian PSI telah menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti etika komunikasi antar fraksi di DPRD. Padahal, dalam pengajuan hak interpelasi itu dibutuhkan dukungan 15 anggota DPRD.
“Kesan masyarakat kan PSI itu tidak mengerti aturan, dan menganggap remeh sama fraksi yang lain. Ingin manggung sendiri,” kata Gilbert saat dihubungi melalui pesan singkat oleh wartawan di Jakarta, Jumat (26/2/2021).
Maka dari itu, dia sangat menyayangkan langkah hak interpelasi yang diajukan PSI tersebut, terlebih PSI pertama kali mengumbarnya kepada media massa. Bukannya, berembug terlebih dahulu di legislatif.
“PSI itu kita lihat arogan, kurang rendah hati, khususnya dalam berkomunikasi,” ujar Gilbert.
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Justin Untayana mengumumkan bahwa pihaknya bakal menggulirkan wacana hak interpelasi terkait kinerja penanganan banjir Gubernur Anies, yang tidak optimal dalam pengendalian banjir di Ibu Kota.
“Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir,” kata Justin melalui siaran pers, Kamis (25/2/2021).
Justin mengkritisi ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir, ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi, dan kebingungan kosa kata serta mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai. Terlebih, Justin melanjutkan, Anies telah menjabat selama 3,5 tahun, namun justru mendorong revisi RPJMD untuk menghapus normalisasi dari RPJMD.
“Pemprov DKI terkesan abai dalam pencegahan banjir. Akibatnya, rakyat yang menderita. Kami khawatir akan menjadi preseden buruk untuk periode pemerintahan berikutnya pasca berakhirnya masa jabatan Gubernur Anies,” tukasnya. (rsa)
