Realitarakyat.com – TNI buka suara mengenai vaksin Nusantara yang menimbulkan polemik. Mereka menegaskan vaksin Nusantara bukanlah program TNI.
“Bahwa program vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad saat jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim), Senin (19/4/2021).
Achamd Riad menyebutkan, sesuai dengan sikap pemerintah terkait berbagai bentuk inovasi dalam negeri seperti vaksin dan obat-obatan untuk penanganan COVID-19, TNI akan selalu mendukung. Menurutnya, TNI akan mendukung program vaksin Nusantara dengan sejumlah catatan.
“Telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan BPOM, sehingga harus ada 3 kriteria penting yang harus dipenuhi, yaitu keamanan, evikasi, dan kelayakannya,” ucapnya.
“Dan penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga ahli kesehatan atau peneliti akan diatur dengan mekanisme kerja sama sebagai dasar hukum atau legal standing dan tanpa mengganggu tugas-tugas kedinasan atau tugas pokok kesatuan,” katanya.
Sebelumnya, vaksin Nusantara menuai kontroversi karena proses vaksinasi berlanjut tanpa izin dari BPOM. Sejumlah tokoh serta beberapa anggota DPR turut menjadi relawan dengan mengambil sampel darah yang merupakan bagian dari proses vaksinasi.
Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan pihaknya belum memberikan restu vaksin Nusantara untuk melanjutkan uji klinis. Penny membeberkan sejumlah alasan mengapa BPOM belum memberikan restu.
Dalam hearing atau diskusi bersama para peneliti vaksin Nusantara 16 Maret 2021, terungkap jumlah KTD dalam uji fase I mencapai 71,4 persen dari total relawan uji klinis.
Sebanyak 20 dari 28 subjek mengalami kejadian yang tidak diinginkan (KTD). Beberapa relawan uji klinis juga mengalami KTD di kategori 3 dengan tingkat keluhan efek samping lebih berat.[prs]
