Realitarakyat.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut), memperbaiki jalan rusak di Kota Rantauprapat. Jalan rusak sudah dikeluhkan warga sejak awal tahun ini.
Perbaikan terhadap jalan-jalan yang rusak, telah dikerjakan sejak dua hari yang lalu. Pengerjaannya dilakukan oleh Dinas PUPR Labuhanbatu, dengan fokus memperbaiki titik-titik jalan yang mengalami kerusakan saja (perawatan).
setidaknya ada empat ruas jalan yang telah diperbaiki oleh Pemkab Labuhanbatu. Terdiri dari tiga jalan berstatus jalan kabupaten yaitu Jalan Siringo-ringo, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Padat Karya, serta satu jalan milik Provinsi yakni Jalan Sisingamangaraja.
“Ya meski jalan Provinsi namanya rusak ya diperbaiki. Begitu perintahnya (Bupati),” kata Plt Kadis Kominfo Labuhanbatu, Rajid Yuliawan ketika dikonfirmasi Rabu (13/10/2021).
Rajid mengatakan Pemkab memang memilih perbaikan yang bersifat perawatan (bukan perbaikan secara menyeluruh). Tujuannya agar anggaran yang ada (terbatas) bisa dimaksimalkan untuk mencakup wilayah yang lebih luas.
Sumber anggarannya berasal dari pos perawatan jalan di Dinas PUPR Labuhanbatu. Pos perawatan ini baru dibuat pada APBD Perubahan yang telah disahkan pada 30 September lalu.
Sementara untuk masalah sampah, Pemkab memutuskan untuk melibatkan kepling sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Selain itu ditugaskan sebagai pengutip iuran sampah, Kepling juga pendidikan agar memberikan edukasi mengenai pengolahan sampah yang baik.
“Kita mulai dari hal kecil. Mulai dari jangan membuang sampah sembarangan,” kata Rajid.
“Nanti kedepannya, kita terus mengedukasi, termasuk pemilahan sampah. Sembari menunggu pengajuan ke kementerian terkait pengelolaan sampah ramah lingkungan,” sambungnya.
Selama ini selain jalan rusak, sampah di mana-mana juga menjadi masalah krusial di Kabupaten Labuhanbatu.
Salah satu penyebab nya adalah kapasitas TPA yang sudah overload.
Menurut Rajid, pemerintahan yang sekarang sedang menyusun sebuah langkah untuk pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Rencananya rencana tersebut akan segera diajukan ke pemerintahan pusat di Jakarta.(MT)
