Realitarakyat.com – Berdasarkan data PPATK menunjukkan ada 3,2 juta pejudi online di Indonesia pada tahun 2023, dan sekitar 80 persen di antaranya berjudi dengan nilai uang di bawah Rp100 ibu.
Atas hal itu, Menko Polhukam RI Hadi Tjahjanto mengaku tengah menyiapkan langkah-langkah pencegahan untuk menekan angka judi online yang menjamur di Indonesia.
Tentunya, pemberantasan judi online juga dibarengi dengan penegakan hukum.
“Kemudian patroli siber, dan publikasi pendidikan (bahaya) judi online, termasuk penegakan hukum, dan pemblokiran rekening serta ungkapan kasus-kasus,” kata Hadi Tjahjanto dalam keteranganya yang diterima, Rabu (24/4).
Untuk penegakan hukum, satgas tidak hanya melibatkan kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga Kementerian Luar Negeri.
Pasalnya, bandar judi online banyak beroperasi dari luar negeri, begitu juga dengan server situs atau laman judi online juga ada di luar negeri.
“Kenapa Kemlu? Karena harus bekerja sama dengan luar negeri, mungkin membuat satu MoU. Ini mungkin satu bagian dari tugas yang akan kami lakukan,” kata Hadi.
Untuk langkah awal, negara-negara yang menjadi sasaran ada di kawasan Asia Tenggara.
“Tadi disampaikan Pak Wamenlu, kami akan bikin MoU yang diperluas, bukan hanya TPPO (tindak pidana perdagangan orang), melainkan juga akan bekerja sama bagaimana kejahatan teknologi informasi itu bisa diterapkan dalam kerja sama ini,” kata Hadi.
Untuk pengaturan ruang siber, kata dia, bakal melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan BSSN.
“BSSN juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi di dalam situs-situs yang resmi itu, terkadang ada situs yang tersembunyi, situs-situs judi online. BSSN akan bekerja sama karena yang punya hak (kewenangan, red.) take down adalah Kominfo sehingga akan kerja sama,” kata Hadi.
Terakhir, untuk aspek lalu lintas keuangan perbankan, satgas melibatkan OJK dan PPATK.
“Itu tadi kuncinya, kalau 5.000 itu tadi dibuka, itu jaringannya akan ke mana-mana. Itu mudah untuk kami melakukan tindakan,” kata Hadi.
“Ini kami sudah buat drafnya, kemudian akan kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk segera kami lakukan karena ini hasil dari ratas (rapat terbatas),” kata Hadi.
