Realitarakyat.com – Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dinilai dapat memperkuat ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Dengan kepemilikan 99 persen pada holding operasional dan investasi, Danantara bisa mengkonsolidasikan aset BUMN secara lebih efektif,” kata Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman yang dikutip, Sabtu (22/2/2025).
Selain itu, lanjutnya, juga bisa meningkatkan efisiensi, dan mengurangi beban fiskal negara dalam pengelolaan perusahaan pelat merah. Ia pun menilai, bahwa Danantara berpotensi untuk berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional.
Hal ini, menurutnya, jika Danantara benar-benar mampu mempercepat investasi di berbagai sektor strategis. Seperti infrastruktur, energi, dan manufaktur.
Namun, ia menyatakan bahwa potensi tersebut hanya dapat terwujud jika Danantara memiliki tata kelola yang transparan dan independen. Khususnya, dari kepentingan politik.
“Tantangan utama yang harus dihadapi adalah potensi benturan kepentingan, intervensi politik, dan moral hazard dalam pengelolaan BUMN. Tanpa transparansi, Danantara bisa berubah menjadi beban negara, bukan solusi,” ujar Rizal.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa kompleksitas birokrasi yang berlebihan berisiko meredam daya saing Danantara. Ini jika dibandingkan dengan model investasi di negara lain.
Ia juga menekankan, keberhasilan Danantara bergantung pada eksekusi kebijakan yang tegas, tata kelola profesionalitas. Serta komitmen untuk menjadikan lembaga tersebut sebagai instrumen ekonomi, bukan alat politik.
“Tanpa transparansi, Danantara bisa justru menjadi alat monopoli atau rent-seeking yang akan merugikan BUMN. Baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang,” kata Rizal.
Diketshui, Presiden Prabowo Subianto rencananya akan meluncurkan Danantara secara resmi pada Senin (24/2/2025). “Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia,” kata Presiden Prabowo.
