Realitarakyat.com – Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di ambang kehancuran karena dua partai ultra-Ortodoks menarik diri dari koalisi pendukung penguasa.
Fraksi Agudat Yisrael, yang memiliki tiga kursi dari 120 kursi Knesset keluar dari kolaisi pemerintahan sebagai protes atas kegagalannya meloloskan RUU yang membebaskan kaum Yahudi ultra-Ortodoks, atau Haredi, dari wajib militer.
Langkah ini dilakukan sehari setelah faksi Degel HaTorah yang memiliki 4 kursi mengundurkan diri dari pemerintahan.
Kedua partai tersebut membentuk blok United Torah Judaism (UTJ), yang memiliki tujuh dari 68 kursi koalisi di Knesset.
Menurut media Israel, Partai Shas, partai ultra-Ortodoks lainnya dengan 11 kursi, juga berencana untuk keluar dari koalisi pada hari Kamis.
Koalisi pemerintahan Netanyahu membutuhkan setidaknya 61 kursi di Knesset untuk tetap berkuasa.
Partai-partai ultra-Ortodoks telah lama mendorong undang-undang untuk membebaskan pria Haredi dari wajib militer Israel, sebuah sikap yang menghadapi tentangan yang semakin besar dari beberapa faksi dalam pemerintahan dan masyarakat luas.
Kebuntuan ini membuat Netanyahu memiliki lima skenario dalam periode mendatang.
1 – Perdana Menteri Israel kemungkinan akan menunggu reses musim panas Knesset, yang akan dimulai pada tanggal 27 Juli dan berlanjut hingga Oktober 2025. Selama periode ini, pemerintah akan dapat menjalankan pemerintahan minoritas hingga Knesset kembali, namun tanpa wewenang untuk meloloskan RUU.
Sebelum dimulainya reses musim panas Knesset, Netanyahu dapat berusaha untuk menyelesaikan krisis mengenai wajib militer Haredi dengan partai-partai agama.
2 – Netanyahu dapat berusaha meloloskan RUU untuk membebaskan Yahudi Haredi dari wajib militer untuk mendapatkan kembali dukungan partai-partai ultra-Ortodoks untuk koalisinya.
Namun, langkah ini akan menuai kritik tajam dari partai-partai oposisi di tengah-tengah kekurangan pasukan yang parah akibat perang genosida Israel selama 21 bulan di Jalur Gaza.
3 – Jika krisis meningkat, partai-partai sayap kanan lainnya akan menarik diri dari koalisi, mengikuti langkah yang diambil oleh partai-partai Haredi. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir, pemimpin Partai Otzma Yehudit (Kekuatan Yahudi) yang memiliki 6 kursi, telah berulang kali mengancam akan merongrong pemerintah jika kesepakatan gencatan senjata Gaza tercapai.
Partai Zionisme Agama dengan 8 kursi, yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, adalah partai sayap kanan lainnya yang akan merongrong pemerintah jika mereka mundur. Partai sayap kanan ini telah menyerukan pencaplokan Tepi Barat yang diduduki.
4 – Netanyahu dapat mencari dukungan dari partai-partai non-pemerintah seperti Partai Biru dan Putih yang memiliki 8 kursi dari Benny Gantz dan Partai Yesh Atid dari Yair Lapid, yang memiliki 23 kursi di Knesset. Netanyahu kemungkinan akan membenarkan aliansi semacam itu untuk memenangkan dukungan dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza atau menormalisasi hubungan dengan negara-negara Arab.
Namun, partai-partai ini sebelumnya telah menyatakan penolakan mereka untuk membentuk aliansi dengan Netanyahu karena keterlibatannya dalam persidangan korupsi.
5 – Netanyahu akan mengakui kegagalan dan menetapkan tanggal untuk pemilihan umum dini. Namun, sang perdana menteri tidak akan memilih opsi tersebut kecuali ia mendapatkan kemenangan politik, yang ia butuhkan untuk mempertahankan kekebalannya dalam persidangan korupsi yang sedang ia hadapi.
Netanyahu menghadapi tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan yang dapat berujung pada hukuman penjara jika terbukti.
Menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata, tentara Israel telah melakukan serangan brutal terhadap Gaza sejak Oktober 2023, menewaskan hampir 58.500 warga Palestina, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.
November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut. ***
