Realitarakyat.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai kritik masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan hal yang wajar dan penting dalam kehidupan demokrasi.
Namun, ia mengingatkan agar kritik itu tidak berkembang menjadi kebencian yang justru berpotensi memecah belah bangsa.
“Sebagai keluarga besar bangsa Indonesia, kita lahir dari kebersamaan. DPR ada untuk masyarakat Indonesia. Kalau ada polemik mari kita hadapi dengan arif dan bijaksana,” ujar Idrus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/8).
Pernyataan ini ia sampaikan menyusul aksi unjuk rasa yang belakangan menyoroti kinerja DPR, bahkan sebagian massa menyerukan pembubaran lembaga legislatif tersebut.
Idrus menegaskan DPR adalah lembaga konstitusional yang keberadaannya dijamin oleh UUD 1945 sehingga seruan pembubaran tidak realistis dan bisa menyesatkan masyarakat.
Meski begitu, ia memahami alasan kemarahan publik, terutama setelah mencuat isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan.
Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan kesan DPR tidak peka di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
“Kritik publik itu wajar, bahkan penting sebagai koreksi. Tapi jangan sampai komunikasi terputus. Kalau rakyat hanya marah, DPR membela diri, masalah tidak akan selesai,” ucapnya.
Lebih jauh, Idrus mengajak agar kritik masyarakat dijadikan bahan perbaikan kebijakan, bukan memperuncing jurang politik. Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif dan budaya politik yang arif.
“Mari bangun komunikasi yang baik. Jangan sampai kebencian membuat kita berlaku tidak adil. Kritik harus menjadi energi perbaikan, sementara DPR juga harus meningkatkan kepekaan terhadap kondisi rakyat,” kata Idrus.
