Realitarakyat.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para kepala daerah dan pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak menunjukkan gaya hidup mewah atau pamer kekayaan (flexing) di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
“Jangan flexing, menampilkan kemewahan. It’s not the time, lewat waktunya. Enggak ada guna juga menunjukkan itu. Ibu-ibu bapak-bapak sudah jadi pejabat, orang sudah pasti hormat. Tidak perlu lagi ditambah dihormati dengan kemewahan,” kata Tito di Jakarta, Selasa (23/9).
Tito menegaskan, perilaku pejabat yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat hanya akan memicu kecemburuan sosial dan keresahan publik. Ia mengingatkan kepala daerah agar menjaga sikap, komunikasi, dan gaya hidup supaya tidak menimbulkan kemarahan masyarakat.
Selain itu, Mendagri meminta agar kegiatan pemerintahan tidak terkesan boros atau bermewah-mewahan. “Laksanakan sederhana, lebih banyak kegiatan yang menyentuh masyarakat kecil, seperti santunan yatim piatu, bedah rumah warga miskin, bantuan sembako, atau pasar murah,” ujarnya.
Analis politik Universitas Diponegoro (Undip), Yoga Putra Prameswari, menilai arahan Mendagri tersebut tepat. Menurutnya, banyak kepala daerah justru memperkeruh keadaan dengan kebijakan yang arogan, mulai dari pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih oleh Wali Kota Arlan hingga kebijakan Bupati Pati Sadewo yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.
“Fenomena arogansi ini sering muncul dari kepala daerah baru, seperti orang kaya baru yang gemar pamer. Arahan Mendagri bisa menjadi rem agar kepala daerah tidak terjebak pola yang sama,” kata Yoga.
Selain larangan pamer kekayaan, Mendagri juga memberikan 11 arahan penting bagi kepala daerah, antara lain rutin menggelar rapat koordinasi, aktif berdialog dengan tokoh masyarakat, menunda kegiatan seremonial dan perjalanan ke luar negeri, serta menjaga keluarga agar tidak menunjukkan gaya hidup berlebihan. (ndi)
