Realitarakyat.com — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan pentingnya menjadikan krisis iklim sebagai isu prioritas nasional.
Pernyataan itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) di Depok, Jumat (10/10).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program “MPR Goes to Campus” yang digagas Eddy Soeparno, dengan FISIP UI menjadi kampus ke-35 yang dikunjungi dalam rangkaian kegiatan tersebut.
“Krisis iklim itu nyata ada di depan kita. Dampaknya sudah kita rasakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari anomali iklim sampai dengan kualitas udara yang terus memburuk di kota-kota besar,” ujar Eddy di hadapan civitas academica UI.
Eddy menilai, istilah yang tepat saat ini bukan lagi “perubahan iklim”, melainkan “krisis iklim”. Ia menyebut kondisi ini sebagai “wake up call” agar pemerintah dan masyarakat menjadikan penanganan krisis iklim sebagai kebijakan nasional yang mendesak.
Selain perubahan iklim, Eddy juga menyoroti persoalan sampah sebagai isu lingkungan yang serius. Menurutnya, Indonesia baru mampu mengelola sekitar 40 persen dari total timbunan sampah, yang sebagian besar berasal dari rumah tangga dan pasar.
“TPA Bantar Gebang sekarang tingginya setara gedung 17 lantai. Hampir tidak ada sungai di Indonesia yang bersih dari sampah,” ungkapnya.
Sebagai bentuk komitmen, Eddy bersama Fraksi PAN DPR RI menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim, yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2026.
“Ke depan, kami membuka ruang diskusi dan masukan, termasuk dari kalangan kampus, untuk penyempurnaan RUU ini,” jelasnya.
Eddy menekankan bahwa tantangan krisis iklim hanya bisa dihadapi melalui komitmen kolektif, kebijakan jangka panjang, dan kolaborasi lintas sektor.
“Persoalan iklim menyentuh kehidupan kita semua. Ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga persoalan keberlangsungan bangsa,” pungkasnya.
Selain Eddy Soeparno, hadir pula pembicara lain dalam konferensi tersebut, yakni Peneliti Utama BRIN Prof. Dr. Lili Romli, M.Si., dan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI Prof. Dr. Ujang Komarudin, M.Si. (ndi)
