Realitarakyat.com — Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk, meminta TNI tidak ragu menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan publik.
Ia menegaskan, tindakan tegas perlu diambil terutama terhadap ormas yang berperilaku seperti preman dan merasa kebal hukum karena diduga memiliki afiliasi politik.
Hal itu disampaikan Sabam saat Rapat dengan jajaran Kodam III/Siliwangi dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Kota Bandung, Jawa Barat, dikutip dari Parlementaria, Kamis (9/10/2025).
“Di sini mau saya sampaikan, Pak. Hantam saja! Mereka bukan bagian dari Partai Gerindra. Kalau mereka ngaku begitu silakan ditindak. Bahkan kalaupun ada unsur resmi dari partai kami berkelakuan preman, hantam juga,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Sabam menegaskan, masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan akibat ulah kelompok tertentu yang kerap bertindak semena-mena.
Ia menilai, TNI sebagai institusi yang mendapat kepercayaan tinggi dari publik harus hadir untuk menjaga rasa aman dan menertibkan kelompok yang mengganggu stabilitas sosial.
“Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak. Dan TNI adalah yang paling dipercaya oleh masyarakat, jadi silakan ditindak,” ujarnya menambahkan.
Menurutnya, premanisme berkedok ormas telah menjadi fenomena yang meresahkan di berbagai daerah di Indonesia. Aksi mereka tidak hanya menimbulkan ketakutan, tetapi juga berdampak negatif terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Sabam menuturkan, perhatian terhadap maraknya aksi ormas semacam itu juga disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kepala Negara bahkan menilai aksi preman berkedok ormas dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional karena menciptakan ketidakpastian bagi investor.
“Salah satu contohnya, beberapa waktu lalu sebuah pabrik mobil kenamaan asal Tiongkok batal mendirikan pabrik di Subang. Negara ditaksir rugi triliunan akibat kejadian itu,” jelas Sabam.
Politisi asal Partai Gerindra itu menegaskan, tidak ada ruang bagi ormas atau pihak mana pun yang menggunakan kekuatan massa untuk menakut-nakuti masyarakat. Ia pun mendorong aparat, khususnya TNI dan kepolisian, untuk tetap tegak lurus dalam menegakkan hukum tanpa memandang afiliasi politik. (ndi)
