Realitarakyat.com – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pihaknya menolak rencana penempatan jemaah haji Indonesia di kawasan Mina Jadid pada penyelenggaraan haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi.
Menurutnya, lokasi tersebut tidak memenuhi standar kelayakan dan mengurangi kekhusyukan ibadah para jemaah, terutama saat menjalani prosesi puncak haji di Mina.
“Kami menolak penempatan jemaah di Mina Jadid. Itu bukan bagian dari kawasan Mina secara syar’i, dan fasilitas di sana juga belum layak,” kata Marwan di Jakarta, Kamis (30/10).
“Pemerintah harus memperjuangkan agar jemaah kita mendapat tempat yang benar-benar sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang manusiawi,” jelasnya.
Pernyataan itu disampaikan Marwan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi di Kompleks Parlemen, Senayan.
Marwan menilai isu Mina Jadid bukan semata soal teknis lokasi, tetapi menyangkut hak jemaah atas fasilitas yang layak.
Ia menegaskan bahwa jemaah Indonesia telah mengeluarkan biaya besar dan berhak mendapatkan pelayanan terbaik, terutama saat fase puncak ibadah haji di Arafah–Muzdalifah–Mina (Armuzna).
“Jemaah kita menempuh perjalanan panjang dan biaya besar. Negara wajib hadir memperjuangkan hak mereka agar bisa beribadah dengan nyaman dan sesuai tuntunan. Tidak boleh ada pembiaran terhadap penempatan yang jauh atau tidak sesuai standar,” ujarnya.
Komisi VIII, lanjut Marwan, akan meminta Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi agar kuota tenda Indonesia ditempatkan di area utama Mina, bukan di Mina Jadid.
DPR juga menekankan pentingnya peningkatan fasilitas pendukung, seperti tenda berpendingin, sanitasi yang memadai, serta distribusi makanan dan air bersih yang lancar.
“Kita tidak ingin ada lagi jemaah yang harus berjalan terlalu jauh dari tenda ke area lontar jumrah. Pemerintah harus memastikan penataan fasilitas ini berpihak pada jemaah, bukan sekadar mengikuti pembagian teknis dari syarikat,” tegasnya.
Marwan menambahkan, DPR akan terus mengawal proses negosiasi dan persiapan infrastruktur haji 2026, agar seluruh fasilitas memenuhi standar pelayanan, kenyamanan, dan keamanan bagi jemaah.
“Kami ingin tahun depan tidak ada lagi cerita jemaah Indonesia kepanasan, berdesakan, atau kehabisan air di Mina. Ini soal martabat bangsa. Kita ingin penyelenggaraan haji Indonesia makin profesional dan berkeadilan,” tuturnya.
