Realitarakyat.com – Lahan sitaan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Karawaci, Tangerang siap diproses cepat oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk dapat dimanfaatkan sebagai hunian masyarakat perkotaan.
“Itu yang di Lippo Karawaci, kita akan proses dengan cepat, tinggal melakukan balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN), saya sudah suruh staf saya bereskan dalam waktu 1-2 minggu. Itu kita bisa bereskan cepat, nanti begitu clear, dia (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman/PKP) akan membuat programnya,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Dia berharap ukuran unit rumah susun yang akan dibangun di Karawaci tersebut tipe 45 sehingga masyarakat bisa lebih nyaman menghuninya.
“Apartemen kecil kalau tipe 36, saya pikir buat saja lebih besar, yang lebih manusiawi yakni tipe 45, jadi orang tinggal di situ cukup nyaman (comfortable),” katanya.
Purbaya akan mendukung dan mempercepat program-program hunian bagi masyarakat dari Kementerian PKP.
Dia juga siap menindaklanjuti desain yang akan dibuat oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, termasuk rencana skema pembiayaan campuran atau hybrid untuk rusun perkotaan di Karawaci.
“Dia (Menteri PKP) akan desain seperti apa, saya ikuti nanti, tapi kalau agak besar harusnya harganya juga agak tinggi, jadi bukan yang untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saja, di atas MBR sedikit mungkin untuk kelas menengah tanggung juga,” ujarnya.
Menurut dia, selama ini kelas menengah tanggung tidak terlayani dengan baik dalam sektor perumahan.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengapresiasi harapan untuk rusun perkotaan di Karawaci dari Menkeu Purbaya.
Kementerian PKP siap memanfaatkan tanah-tanah yang dimiliki oleh negara, terutama dalam kekuasaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk dapat dimanfaatkan sebagai hunian bagi masyarakat.
Menurut Ara, supaya saling menguntungkan maka pembiayaan rusun perkotaan di Karawaci akan bersifat hybrid di mana ada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk MBR dan komersial untuk kelas menengah tanggung.
“Kombinasi antara MBR dan mungkin yang kelas menengah tanggung,” katanya.
Terkait luas bangunan rusun, Ara mengatakan bahwa dirinya akan membicarakan hal tersebut dengan Menkeu Purbaya.***
