Realitarakyat.com – Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, menuai penolakan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Dalam peringatan 29 tahun Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) di Jakarta, Rabu (5/11/2025), perwakilan koalisi Wira Dika Orizha Piliang menyampaikan kritik tajam terhadap usulan tersebut.
“Tidak semua presiden layak menyandang gelar pahlawan. Pernyataan bahwa mantan presiden wajar diberi gelar pahlawan adalah argumen yang lemah dan tidak berdasar,” ujar Wira, peneliti dari Imparsial.
Kritik Terhadap Rezim Orde Baru
Wira menilai bahwa pemberian gelar kepada Soeharto berpotensi menjadi bentuk pembenaran atas pelanggaran HAM dan praktik otoritarianisme yang terjadi selama masa Orde Baru. Ia menyebut bahwa tindakan tersebut merupakan upaya menghapus jejak sejarah kelam bangsa.
“Ini adalah bentuk pengaturan kejahatan oleh negara. Kita tidak bisa melupakan penculikan aktivis tahun 1998 dan berbagai pelanggaran HAM lainnya,” tegasnya.
Selain itu, Wira juga menyoroti praktik korupsi sistemik yang terjadi di era Soeharto, termasuk monopoli bisnis oleh jaringan Cendana yang merugikan negara dalam jumlah besar. Ia menekankan bahwa hingga kini, Soeharto belum pernah diadili atas dugaan tersebut.
“Memberikan gelar pahlawan kepada tokoh yang memperkaya diri dan kroninya, serta mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan, adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan,” tambahnya.
Proses Pengusulan Gelar Pahlawan
Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) telah menyerahkan berkas usulan gelar pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan, Fadli Zon. Dalam berkas tersebut tercantum 40 nama, termasuk Soeharto, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan aktivis buruh Marsinah.
Gus Ipul menjelaskan bahwa nama-nama tersebut berasal dari usulan masyarakat dan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD), yang kemudian diteruskan melalui jalur administratif hingga ke Kemensos.
“Kami telah melakukan kajian dan menyerahkan hasilnya kepada Ketua Dewan Gelar. Proses selanjutnya akan dibahas secara menyeluruh,” ujar Gus Ipul.
Nama-nama lain yang turut diusulkan antara lain Syaikhona Muhammad Kholil, KH Bisri Syamsuri, KH Muhammad Yusuf Hasyim, Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf, dan Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin.(Din)
