Realitarakyat.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa tingkat inflasi nasional pada Oktober 2025 secara tahunan (year on year/yoy) berada di angka 2,86 persen. Menurutnya, angka tersebut masih dalam batas aman sesuai target pemerintah, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.
“Target kita berada di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Jadi, inflasi 2,86 persen masih dalam zona yang aman,” ujar Tito dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Penyumbang Inflasi dan Tren Global Tito menjelaskan bahwa komoditas yang paling berkontribusi terhadap inflasi tahunan adalah perhiasan, cabai merah, beras, tarif air minum, dan ikan segar. Sementara untuk inflasi bulanan (September–Oktober), penyumbang utamanya adalah perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan wortel.
Ia menyoroti bahwa kenaikan harga emas secara global menjadi faktor eksternal yang memengaruhi inflasi, dan hal tersebut berada di luar kendali pemerintah.
Komponen Inflasi dan Daya Beli Mendagri memaparkan tiga elemen utama pembentuk inflasi:
- Administered prices: harga yang ditentukan pemerintah, seperti BBM dan tarif transportasi
- Volatile items: komoditas dengan harga fluktuatif, seperti bahan makanan dan tembakau
- Core inflation: inflasi inti di luar dua kategori sebelumnya, termasuk harga emas
“Emas masuk dalam inflasi inti. Di satu sisi menunjukkan daya beli masyarakat, tapi jika terus naik, bisa memicu lonjakan inflasi,” jelasnya.
Subsidi dan Stabilitas Harga Jelang Nataru Tito menekankan pentingnya subsidi, seperti subsidi listrik, dalam menjaga daya beli masyarakat. Ia juga mengingatkan potensi kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), dan meminta pemerintah daerah tidak menaikkan tarif layanan publik seperti air minum.
“Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan maskapai agar harga tiket tidak menyentuh batas tertinggi,” ujarnya.
Langkah Penguatan Daya Beli dan Program Perumahan Untuk menjaga stabilitas harga pangan, Tito mendorong pelaksanaan pasar murah dan penyaluran bantuan sosial. Ia juga meminta pemerintah daerah mendukung program strategis nasional, termasuk pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Pemda harus aktif menangkap peluang dari program Kementerian PKP karena APBD saja tidak cukup,” tutupnya.(Din)
