Realitarakyat.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyerukan pentingnya menjaga persatuan di tengah memanasnya konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengingatkan agar seluruh pihak menahan diri agar polemik tidak melebar dan merugikan organisasi maupun umat.
Said meyakini para ulama dapat menemukan jalan islah jika persoalan dihadapi dengan keluasan hati, ikhtiar, dan semangat pengabdian.
“Kami sebagai jam’iyah mendoakan agar jalan damai segera terwujud,” ujarnya di Jakarta, Senin (1/12).
Ia meminta para pendukung dan pihak terkait tidak memperkeruh suasana melalui pernyataan di media massa, media sosial, atau forum tatap muka.
Menurut Said, kabar mengenai saling pecat antarpengurus PBNU telah menimbulkan kegelisahan, terlebih konflik disebut berawal dari pengelolaan pertambangan batu bara yang diberikan pemerintah kepada organisasi masyarakat, termasuk NU.
“Perkara duniawi seperti itu terlalu kecil untuk menjadi sumber perpecahan,” tegasnya.
Sebagai kader yang tumbuh dalam tradisi Nahdlatul Ulama, Said menegaskan pentingnya nilai tawadu’, tabayun, dan akhlaqul karimah.
Ia meminta para masayih, kiai sepuh, musytasar, serta ahlul halli wal aqdi menjadi jembatan untuk memulihkan keadaan dan mengedepankan jalan islah.
Ia menilai perpecahan di PBNU dapat berdampak luas bagi bangsa. NU bersama Muhammadiyah selama ini menjadi pilar Islam Indonesia yang memberikan pendidikan karakter serta pelayanan sosial dan ekonomi bagi umat.
Jika konflik berlarut-larut, energi organisasi dikhawatirkan habis tersita untuk polemik internal.
Menurut Said, jika tidak ditempuh jalan perdamaian dan konflik terus dipertahankan melalui saling pemecatan, maka yang terjadi adalah zero sum game yang hanya menyisakan luka dan merendahkan martabat sebagian pihak.
Di tengah memanasnya situasi, sejumlah Pengurus Wilayah NU (PWNU) dari berbagai daerah turut menyerukan penyelesaian damai.
Mereka meminta PBNU mengutamakan tabayun, menghindari langkah yang memecah stabilitas, serta menyelesaikan masa kepengurusan hingga muktamar berikutnya sambil membenahi persoalan internal secara bijak.
Seruan ini mencerminkan keprihatinan luas bahwa polemik di pucuk pimpinan bisa menggerus kepercayaan publik dan melemahkan NU menjelang Muktamar 2026.[prs]
