Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri momen bersejarah di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12). Ia menyaksikan langsung penyerahan uang hasil denda administratif kehutanan dan penyelamatan keuangan negara dari tindak pidana korupsi (tipikor) yang ditangani Kejaksaan RI dengan total mencapai Rp6,62 triliun.
Tumpukan Uang Pecahan Rp100 Ribu Pantauan di lokasi, Prabowo tiba dan langsung menuju tumpukan uang pecahan Rp100 ribu yang memenuhi lobi gedung. Tumpukan tersebut membentuk “tembok” setinggi 1,5 meter, menjadi simbol nyata hasil kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan Kejaksaan RI.
Didampingi Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Prabowo tampak berbincang sambil mengamati uang yang ditata rapi tersebut.
Prabowo: Kehormatan dan Kebahagiaan “Suatu kehormatan bagi saya dan kebahagiaan saya untuk menyaksikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif sebesar Rp6,62 triliun lebih sebagai hasil kerja keras Satgas PKH yang saya bentuk pada 21 Januari 2025,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Rincian Penyerahan Dana
- Denda administratif kehutanan: Rp2,34 triliun
- Hasil penyelamatan keuangan negara dari perkara tipikor: Rp4,28 triliun
Satgas PKH Kuasai Lahan 4 Juta Hektare Penyerahan ini merupakan bagian dari penguasaan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luas 896.969 hektare. Dalam 10 bulan, Satgas PKH berhasil menguasai kembali lahan perkebunan seluas 4,08 juta hektare, atau lebih dari 400% target. Nilai indikasi lahan yang berhasil dikuasai kembali mencapai Rp150 triliun.
Dari total lahan tersebut:
- 2,48 juta hektare diserahkan ke kementerian terkait untuk dikelola PT Agrinas Palma Nusantara
- 1,7 juta hektare diserahkan untuk pemulihan
- 688 ribu hektare kawasan konservasi diserahkan ke Kementerian Kehutanan, termasuk Taman Nasional Tesso Nilo
Menteri Kabinet Merah Putih Hadir Sejumlah menteri turut mendampingi Presiden, di antaranya Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menhut Raja Juli Antoni, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, serta Kepala BPKP Yusuf Ateh.(Din)
