Realitarakyat.com — Presiden RI Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi bencana banjir dan longsor di Sumatera pada Senin (1/12/2025).
Prabowo bertolak dari Jakarta menuju beberapa wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal.
Setibanya di Tapanuli, Sumatra Utara, Prabowo menanggapi desakan sejumlah pihak agar pemerintah segera menetapkan status darurat bencana nasional. Menurutnya, situasi di lapangan sudah menunjukkan tanda-tanda membaik.
“Ya kita monitor terus. Saya kira situasi membaik, kondisi sekarang sudah cukup,” ujar Prabowo kepada wartawan setelah turun dari helikopter.
Presiden menyebut proses penanggulangan sepenuhnya ditangani BNPB dan Basarnas sesuai prosedur standar. Ia menegaskan tidak ada instruksi khusus selain memastikan seluruh kebutuhan daerah terdampak dipenuhi pemerintah pusat.
“Mereka sudah punya SOP, punya protap. Apa yang dibutuhkan, kita kerahkan,” jelasnya.
Pusat Intensifkan Bantuan dan Operasi SAR
Prabowo menyampaikan bahwa bantuan logistik, termasuk BBM, terus dikirim ke wilayah-wilayah terdampak. Pemerintah juga berupaya memulihkan listrik dan membuka akses ke daerah yang sempat terisolasi.
“Ada beberapa desa yang terisolasi, insyaallah bisa kita tembus. BNPB, TNI, dan Polri bekerja cepat. Helikopter dan pesawat Hercules sudah kita kerahkan,” katanya.
Usai dari Sumut, Prabowo dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Aceh untuk melihat langsung kondisi warga dan penanganan pascabencana.
BNPB: Belum Ada Indikasi Penetapan Bencana Nasional
Berdasarkan data BNPB per Minggu (30/11), total korban meninggal akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai 442 orang.
Meski demikian, hingga kini pemerintah belum menetapkan status darurat bencana nasional. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa penetapan status tersebut mengacu pada skala bencana nasional yang pernah terjadi, seperti Covid-19 dan tsunami Aceh 2004.
“Suasana di media sosial memang mencekam, tetapi kondisi terkini di lapangan berbeda. Skala dan akses menuju lokasi bencana jadi pertimbangan,” ujar Suharyanto.
Desakan Status Darurat dari Masyarakat Sipil dan Legislator
Di sisi lain, koalisi masyarakat sipil Aceh mendesak Presiden Prabowo segera menetapkan status darurat bencana nasional. Koalisi ini terdiri dari LBH Banda Aceh, MaTA, AJI Banda Aceh, YKPI, dan ICAIOS.
Koordinator MaTA, Alfian, menilai dampak bencana sangat luas: korban jiwa ratusan, kerusakan infrastruktur, kelumpuhan ekonomi, dan kelangkaan bahan pokok yang menyebabkan warga kelaparan.
“Kapasitas pemerintah daerah sudah tidak memadai. Kondisi fiskal sangat terbatas untuk menangani bencana besar secara berkelanjutan,” ujarnya.
LBH Banda Aceh menegaskan bahwa penetapan darurat nasional memiliki dasar hukum kuat, termasuk UU 24/2007 dan PP terkait penanggulangan bencana.
Anggota DPR asal Aceh, Nasir Djamil, turut mendorong pemerintah pusat menetapkan status darurat. Ia menyebut banyak warga terjebak, akses terputus, dan distribusi bantuan belum merata.
“Jika tidak segera ditetapkan, saya khawatir korban terus bertambah,” katanya.
Pemerintah Fokus pada Pemulihan Infrastruktur Dasar
Dalam laporan Biro Sekretariat Presiden, Prabowo meninjau langsung pelaksanaan langkah darurat, termasuk pembukaan akses jalan, jembatan, energi, telekomunikasi, dan layanan kesehatan. Ia meminta seluruh jajaran bekerja cepat dan terkoordinasi.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.
Dalam kunjungan ini, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya. (*)
