Realitarakyat.com — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memberikan penjelasan kepada lembaga pemeringkat Moody’s terkait kepastian arah kebijakan fiskal Indonesia.
Permintaan tersebut disampaikan Airlangga di sela Opening Ceremony ABAC Meeting I 2026 di Jakarta, Sabtu. Ia menilai penjelasan diperlukan seiring perubahan tata kelola pengelolaan keuangan negara sejak Danantara dibentuk.
“Sekarang semuanya masuk di Danantara, dan Danantara memerankan fungsi juga untuk investasi. Ini yang perlu penjelasan,” ujar Airlangga.
Langkah itu, menurut Airlangga, merupakan respons atas laporan Moody’s yang menekankan pentingnya menjaga prediktabilitas pengambilan kebijakan, komunikasi publik, serta kualitas koordinasi antarkementerian dan lembaga di tengah perubahan kebijakan yang sedang berlangsung.
Airlangga menjelaskan, sejak Danantara dibentuk, dividen yang sebelumnya masuk ke kas negara sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kini dialihkan ke Danantara. Selain itu, sebagai sovereign wealth fund (SWF), Danantara juga memiliki peran dalam kegiatan investasi.
“Karena (kebijakan fiskal) tahun ini tentu ada perbedaan di dalam anggaran, terutama terkait dengan investasi,” katanya.
Meski demikian, Airlangga menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal, dengan defisit anggaran maksimal tiga persen serta rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) di bawah 40 persen. “Secara makro kami jaga,” ujarnya.
Sebelumnya, Moody’s mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade, namun menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif. Dalam laporannya, Moody’s kembali menekankan pentingnya prediktabilitas kebijakan, komunikasi publik, serta koordinasi antarkementerian/lembaga.
Moody’s juga menyoroti perlunya penguatan basis penerimaan negara untuk mendukung belanja prioritas dan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. (*)
