Realtarakyat.com – Pemerintah menyatakan akan membuka ruang dialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyusul permintaan agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Langkah tersebut ditempuh sebagai bentuk penghormatan terhadap aspirasi yang disampaikan MUI.
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).
“Kita nanti akan berdialog dengan MUI,” kata Prasetyo.
Ia menjelaskan, pemerintah memandang dialog sebagai sarana penting untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait latar belakang dan pertimbangan Indonesia bergabung dalam forum internasional tersebut. Menurutnya, keanggotaan Indonesia di BoP memiliki tujuan strategis dalam konteks diplomasi global.
“Nanti, kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” ujar Prasetyo.
Prasetyo menegaskan, partisipasi Indonesia dalam BoP merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi aktif di tingkat internasional, termasuk untuk menyampaikan posisi Indonesia terkait perjuangan kemerdekaan Palestina.
“Itu kan (bergabung BoP, red) bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat, dalam rangka supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaan,” katanya.
Menanggapi sorotan terkait kewajiban pembayaran iuran keanggotaan, Prasetyo menyebut hal tersebut sebagai konsekuensi dari keterlibatan Indonesia dalam forum internasional yang diikuti.
“Itu kan bagian dari komitmen,” ujarnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani piagam keanggotaan Indonesia di Board of Peace pada 22 Januari 2026, bertepatan dengan pelaksanaan World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss.
Sementara itu, berdasarkan keterangan di laman resmi MUI, desakan agar Indonesia keluar dari BoP dilatarbelakangi penilaian bahwa forum tersebut tidak menunjukkan keberpihakan terhadap Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam lembaga yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut tidak tepat, mengingat Perdana Menteri Israel tercatat sebagai anggota, sedangkan Palestina tidak dilibatkan.
MUI juga menyoroti adanya kewajiban iuran bagi negara anggota BoP serta menilai forum tersebut berpotensi menjadi bentuk neokolonialisme. Selain itu, MUI menolak konsep “perdamaian semu” yang dinilai tidak berlandaskan keadilan, tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah, dan berisiko melanggengkan pendudukan Israel atas nama perdamaian.[prs]
