Opini: Hari Pers Nasional, Menjaga Api Kebenaran
Oleh: Erwin Syahputra Siregar, SH
Sejarah pers di Indonesia adalah sejarah perjuangan. Dari Bataviasche Nouvelles yang terbit di Batavia tahun 1744, hingga Medan Prijaji yang didirikan Tirto Adhi Soerjo pada 1907, pers telah menjadi saksi sekaligus pelaku dalam perjalanan bangsa. Jika Bataviasche Nouvelles hanya melayani kepentingan kolonial, maka Medan Prijaji hadir sebagai suara bumiputra, menyuarakan kritik terhadap pemerintah kolonial dan menyalakan semangat kebangsaan.
Pers bukan sekadar lembaran kertas berisi berita. Ia adalah alat perjuangan, penyebar ide kemerdekaan, dan pemersatu bangsa. Surat kabar seperti Soeara Asia bahkan menjadi media pertama yang menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan secara terbuka pada 18 Agustus 1945. Dari situlah kita belajar bahwa pers memiliki kekuatan untuk menggerakkan rakyat, membentuk opini, dan menumbuhkan keberanian melawan ketidakadilan.
Hari Pers Nasional bukan hanya perayaan simbolik. Ia adalah pengingat bahwa pers memiliki tanggung jawab besar: menjaga kebenaran, melawan manipulasi, dan tetap berpihak pada rakyat. Di tengah derasnya arus informasi digital, pers dituntut untuk tetap berpegang pada integritas. Tantangan kini bukan lagi kolonialisme, melainkan hoaks, disinformasi, dan kepentingan politik yang mencoba menundukkan suara independen.
Kita harus kembali pada semangat Tirto Adhi Soerjo, Ki Hajar Dewantara, dan para pejuang pers lainnya. Mereka menjadikan tulisan sebagai senjata, bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi bangsa. Pers yang sehat adalah pers yang berani mengkritik, jujur dalam menyampaikan fakta, dan konsisten membela kepentingan publik.
Hari Pers Nasional adalah momentum refleksi. Apakah pers kita hari ini masih menjadi “Medan Prijaji” yang menyuarakan rakyat, atau justru terjebak dalam kepentingan segelintir orang? Jawabannya ada pada komitmen kita bersama: menjaga api kebenaran agar tidak padam, demi Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.
Tokoh-tokoh pers pejuang kemerdekaan memiliki peran besar bukan hanya dalam perjuangan melawan penjajahan, tetapi juga dalam melahirkan bahasa persatuan bangsa: Bahasa Indonesia.
Mohammad Tabrani Soerjowitjitro (M. Tabrani), Ketua Kongres Pemuda Indonesia I (1926), adalah pengusul paling vokal nama “Bahasa Indonesia” melalui harian Hindia Baroe sejak 1925.
Mohammad Yamin, perumus Sumpah Pemuda, menegaskan Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa.
Tirto Adhi Soerjo, Bapak Pers Nasional, membangkitkan kesadaran nasional lewat Medan Prijaji.
Burhanuddin Mohammad Diah (B.M. Diah), wartawan yang menyebarkan berita Proklamasi ke seluruh Nusantara dan menyelamatkan naskah asli Proklamasi.
Warisan mereka menegaskan bahwa pers bukan sekadar penyampai berita, melainkan penggerak sejarah dan pemersatu bangsa.
Di era media sosial saat ini, peran pers justru semakin vital:
Melawan hoaks dengan verifikasi fakta.
Menjernihkan informasi di tengah banjir konten digital.
Menjadi rujukan kredibel dengan kode etik jurnalistik.
Mengawal demokrasi sebagai pengawas kekuasaan.
Sumber resmi saat krisis, memastikan masyarakat mendapat informasi yang benar.
Media sosial memang memberi kecepatan, tetapi pers menghadirkan kebenaran. Seperti para tokoh pers pejuang kemerdekaan, pers hari ini tetap menjadi pilar bangsa dalam menjaga akurasi, keadilan, dan persatuan.
Di tengah derasnya arus informasi digital, pers sering kali dipandang sebelah mata. Padahal, tanpa pers yang bebas dan berintegritas, demokrasi akan kehilangan salah satu tiang penyangganya.
Pers bukan sekadar penyampai kabar, melainkan kurator kebenaran. Ia menyeleksi, memverifikasi, dan menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika media sosial dipenuhi opini sesaat dan sensasi, pers hadir sebagai penjernih yang memberi konteks dan makna.
Kebebasan pers adalah jantung demokrasi. Tanpa ruang bagi jurnalis untuk menyelidiki dan mengkritisi, publik akan kehilangan hak untuk tahu. Sejarah menunjukkan, di negara-negara yang membungkam pers, masyarakat hidup dalam kabut propaganda.
Indonesia memiliki warisan pers yang kuat sejak masa Tirto Adhi Soerjo hingga B.M. Diah. Kini, tantangannya bukan lagi kolonialisme, melainkan banjir informasi yang tak selalu benar. Justru di era post-truth ini, pers semakin dibutuhkan untuk menjaga akurasi dan akal sehat publik.
Maka, jangan pernah meremehkan pers. Ia bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga pengawal masa depan demokrasi kita.***
