Realitarakyat.com – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa persoalan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan tidak bisa dipandang sebagai urusan administratif semata.
Menurutnya, keakuratan data negara memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan hidup jutaan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Rieke dalam rapat bersama pimpinan DPR RI dan perwakilan pemerintah. Ia menilai, data kepesertaan PBI JK sangat menentukan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan.
“Di balik angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Ini bukan soal deretan angka, kita bekerja di sini saya yakin, bukan sekadar untuk menghitung secara teknis deretan angka, data sains dan sebagainya,” kata Rieke di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/2).
Rieke turut menyoroti jumlah peserta PBI JK yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan perhitungan yang ia sampaikan, jumlah peserta PBI mencapai sekitar 143 juta jiwa dari total populasi Indonesia yang diperkirakan 287 juta orang.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, jika skema PBI memang ditujukan bagi warga tidak mampu, maka besarnya angka tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai validitas data kemiskinan nasional.
“Artinya dengan prinsip yang tadi sasaran utama penerima bantuan iuran, dari 143,98 juta jiwa, artinya jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini 50,31 persen. Bapak Menteri Keuangan, tentu ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Kalau dikalikan ya, apakah ini data yang faktual?” kata Rieke.
Selain soal data, Rieke juga meminta pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan PBI JK yang sempat dinonaktifkan, terutama bagi masyarakat yang menderita penyakit kronis.
Ia menilai kebutuhan anggaran untuk langkah tersebut relatif kecil dibandingkan dampaknya terhadap keselamatan warga.
“Ini persoalan nyawa. Ada 120.472 orang dikali 42.000 dikali 3 bulan, hanya 15,179 miliar. Bukan uang kita. APBN bukan uang saya, bukan uang kita, uang rakyat,” kata dia.
Rieke juga mendorong pembenahan menyeluruh sistem pendataan nasional hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, efektivitas dan ketepatan sasaran belanja negara sangat bergantung pada kualitas data dasar yang dimiliki pemerintah.
“Saya yakin bahwa anggaran tepat sasaran jika data tepat sasaran. Basis anggaran adalah data dasar negara, begitu,” ucapnya.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Ia meminta pemerintah tidak menunda pengaktifan kembali kepesertaan PBI JK karena dukungan anggaran dinilai telah tersedia.
“Anggarannya juga ada, enggak ada masalah. Nanti sambil perbaikan, diaktifkan dan kita bayar itu semua supaya masyarakat kita tidak lagi menjerit dan tidak menyalahkan kita,” kata Marwan.
Marwan menegaskan bahwa pasien dengan penyakit kronis tetap harus mendapatkan perlindungan melalui skema PBI JK. Ia menilai, penentuan penerima bantuan tidak seharusnya dibatasi hanya pada kelompok desil 1 hingga 5.
“Jadi bukan saja yang PBI itu, tapi yang masuk desil sampai ke 10 pun kalau penyakitnya tertentu harus dibantu,” kata dia.[prs]
