Realitarakyat.com – Presiden Prabowo, melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, menginstruksikan kepada beberapa menterinya melakukan efisiensi energi untuk sektor-sektor spesifik sehingga kebijakan hemat energi berjalan tepat sasaran.
Menurut Teddy, hal itu diungkapkan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Kamis (19/3/2026). Perintah tersebut merupakan imbas dari krisis minyak mentah akibat perang di Timur Tengah.
“Presiden membahas langkah-langkah strategis terkait rencana penghematan energi di berbagai sektor sebagai antisipasi atas dinamika politik di kawasan Timur Tengah yang dapat mempengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi global,” kata Teddy.
“Presiden menginstruksikan agar efisiensi difokuskan pada beberapa sektor spesifik guna menjaga stabilitas dan ketahanan energi dalam negeri,” sambung Teddy.
Dalam rapat itu, Presiden menerima laporan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.
Pejabat lainnya yang turut mengikuti rapat, yaitu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.
Sekretariat Presiden dalam siaran resminya menjelaskan langkah-langkah efisiensi yang diambil oleh Presiden merupakan strategi untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
“Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah berupaya memastikan kebijakan penghematan energi dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat,” demikian siaran resmi Sekretariat Presiden.
Dalam kesempatan terpisah, selepas rapat, Menko Bidang Perekonomian Airlangga menjelaskan rencana efisiensi itu salah satunya dengan menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH) sehingga penggunaan bahan bakar minyak yang berasal dari aktivitas perjalanan masyarakat juga dapat dihemat.
Rencananya, Airlangga menyebut, skema WFH itu akan diberlakukan selama 1 hari dalam periode 5 hari kerja.
“Teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN (aparatur sipil negara, red.), tetapi juga swasta, dan juga pemda-pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi, nanti sesudah konsepnya matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail,” ujar Airlangga. ***
