Realitarakyat.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Lia Istifhama, mengkritik rencana pemerintah mengimpor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat (AS).
Senator asal Jawa Timur ini menilai kebijakan tersebut kontradiktif dengan komitmen swasembada pangan yang kerap digaungkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Lia menekankan perlunya riset mendalam sebelum memutuskan untuk mendatangkan beras dari negara yang jaraknya sangat jauh. Ia khawatir kebijakan ini akan berdampak pada nasib petani lokal, terutama menjelang masa panen di bulan Ramadhan dan Syawal.
“Apakah memang terjadi defisit beras? Jika iya, di wilayah mana yang defisit dan mana yang surplus? Jangan sampai terjadi deflasi atau penurunan harga beras lokal akibat tidak terserap pasar karena adanya beras impor,” ujar Lia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3/2026).
Lia juga menyoroti risiko biaya distribusi yang tinggi mengingat letak geografis Amerika Serikat yang bukan negara tetangga. Menurutnya, keseimbangan harga pasar (ekuilibrium) harus dijaga agar petani tidak menjerit akibat suplai yang berlebih namun minim serapan pasar.
Merespons kritik tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memberikan klarifikasi.
Ia memastikan bahwa beras yang diimpor dari AS bukanlah beras medium atau beras konsumsi umum yang beredar luas di pasar domestik.
Zulhas menjelaskan bahwa komoditas tersebut merupakan beras jenis khusus dengan volume terbatas, yakni hanya 1.000 ton per tahun.
Beras ini ditujukan untuk segmen pasar tertentu, seperti restoran internasional atau konsumen dengan kebutuhan kesehatan khusus.
“Nah kalau beras khusus, ada juga beras buat orang yang kena gula gitu. Kita yang jelas bukan beras yang buat makanan kita. Harganya mahal, bisa Rp100 ribu lebih per kilo,” ujar Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/3).
Lebih lanjut, Menko Pangan memaparkan bahwa impor ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang tarif imbal balik (Agreement on Reciprocal Trade/ART) dengan Amerika Serikat.
Dalam dokumen tersebut, Indonesia berkomitmen mengimpor komoditas pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS, di mana salah satu komponennya adalah beras khusus sebanyak 1.000 ton.
Zulhas menegaskan bahwa produksi beras nasional saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah tidak melakukan impor untuk kategori beras medium. (ndi)
