Isu Biaya Hidup Jadi Sorotan, Mendagri Minta Kepala Daerah Tingkatkan Kesiapsiagaan

Isu Biaya Hidup Jadi Sorotan, Mendagri Minta Kepala Daerah Tingkatkan Kesiapsiagaan
Mendagri Tito Karnavian. (Kemendagri)

Realitarakyat.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah untuk tidak bersikap “autopilot” dalam menghadapi potensi inflasi.

Ia menegaskan bahwa stabilitas harga pangan dan biaya hidup merupakan isu krusial yang berdampak langsung pada ketenangan sosial di masyarakat.

Berbicara dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Banda Aceh, Senin (20/4), Tito mengungkapkan bahwa lebih dari 60 persen masyarakat Indonesia saat ini sangat mencemaskan biaya hidup, terutama harga makanan.

“Inflasi bukan lagi sekadar isu makro, melainkan persoalan konkret yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Kalau sudah meledak, mahal biayanya. Bisa sampai kerusuhan, fasilitas publik rusak. Membangunnya lama, merusaknya sebentar,” tegas Tito dalam keterangannya.

Mendagri menjelaskan bahwa ketidakpastian global, seperti konflik di Ukraina dan Timur Tengah, telah memicu kenaikan harga energi global.

Kondisi ini menciptakan efek berantai terhadap biaya transportasi, distribusi, hingga lonjakan harga barang kebutuhan pokok yang dapat memicu tekanan sosial bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Oleh karena itu, ia meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk bekerja lebih proaktif dan melakukan pemantauan harga secara real time melalui koordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Jangan autopilot. Jangan tunggu sampai masalah meledak. Fokuskan pada dua aspek utama, yaitu menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi,” pesannya kepada para pemimpin daerah.

Tito juga mencontohkan lonjakan harga cabai yang sempat terjadi di beberapa wilayah Aceh sebagai bukti bahwa masalah sering kali muncul bukan hanya karena faktor produksi, melainkan distribusi yang tidak optimal. Wilayah perkotaan pun didesak untuk memperkuat strategi ketahanan pangan mandiri.

Sebagai solusi adaptif, ia mendorong pemerintah daerah untuk menggalakkan program pemberdayaan masyarakat seperti urban farming dan hidroponik pada lahan sempit di perkotaan. Langkah strategis ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan lokal, belajar dari pengalaman selama masa pandemi COVID-19.[prs]