Realitarakyat.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa rencana penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita tidak memiliki kaitan dengan rencana implementasi program biodiesel B50.
Penyesuaian tersebut murni dilakukan sebagai respons atas kenaikan harga bahan baku dan biaya produksi.
Mendag menjelaskan bahwa evaluasi HET diperlukan karena harga crude palm oil (CPO) global terus merangkak naik, sementara HET Minyakita belum mengalami perubahan sejak tahun 2024.
“Gak ada sama sekali (kaitan dengan B50). Ini kan faktor karena harga CPO naik, biaya produksi naik. Jadi kami kan harus menyesuaikan semua,” ujar Budi Santoso di Jakarta, Senin (4/5).
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan masih melakukan pembahasan intensif terkait besaran angka penyesuaian HET tersebut.
Meski ada rencana kenaikan, Budi memastikan bahwa kondisi pasokan Minyakita secara nasional dalam posisi aman dan tidak ada kendala berarti.
Hingga saat ini, harga rata-rata nasional Minyakita terpantau masih terkendali di kisaran Rp15.800 per liter. Angka ini bahkan dinilai lebih baik dibandingkan periode sebelumnya yang sempat menyentuh Rp15.900 per liter.
Walaupun secara nasional stabil, Mendag mengakui masih terdapat disparitas harga di wilayah tertentu, terutama di Papua, akibat faktor tantangan distribusi.
Untuk mengatasi hal tersebut, Kemendag telah menginstruksikan Bulog guna mempercepat distribusi pasokan ke wilayah timur Indonesia.
“Memang ada daerah tertentu yang agak mahal misalnya kayak di Papua karena faktor distribusi. Nah kami sudah minta ke Bulog untuk mendistribusikan ke sana,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026.
Program campuran minyak kelapa sawit 50 persen ke dalam solar ini diproyeksikan mampu menghemat subsidi negara hingga Rp48 triliun sebagai bagian dari kemandirian energi nasional.
Meski sama-sama menggunakan basis bahan baku kelapa sawit, Kemendag menjamin kebijakan energi tersebut tidak akan mengganggu stabilitas harga maupun pasokan minyak goreng rakyat di pasar domestik.[prs]
