Realitarakyat.com – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, mengungkapkan bahwa sekitar 700 ribu hektare dari total 3,4 juta hektare kawasan mangrove di Indonesia saat ini dalam kondisi rusak.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menggenjot pemulihan kawasan tersebut demi menjaga ekosistem pesisir dan mengoptimalkan penyerapan karbon nasional.
Hal itu disampaikan Jumhur saat meninjau Yayasan Bambu Indonesia di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/6). Ia menekankan bahwa gerakan rehabilitasi hutan bakau ini harus menjadi agenda berkelanjutan di berbagai daerah, bukan sekadar seremonial menjelang Hari Mangrove Nasional setiap 26 Juli.
“Dari 3,4 juta hektare mangrove, sekitar 700 ribuan hektare itu bermasalah dan rusak. Itu menjadi bagian dari tugas kami untuk memastikan penanaman kembali,” ujar Jumhur.
Menurut Jumhur, percepatan pemulihan ini sangat krusial dalam pengendalian perubahan iklim global.
Ekosistem mangrove memiliki kemampuan ekologis yang luar biasa, yakni mampu menyerap karbon dioksida hingga empat kali lipat lebih tinggi dibandingkan vegetasi darat pada umumnya.
Selain fungsi lingkungan, kelestarian mangrove juga berdampak langsung pada sektor ekonomi masyarakat pesisir melalui aktivitas produktif seperti budi daya ikan, kepiting, hingga bahan baku pangan lokal.
Guna mencegah kerusakan yang lebih masif akibat ekspansi infrastruktur, Jumhur memperingatkan para pelaku pembangunan dan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab.
Jika ada proyek yang terpaksa menggusur lahan mangrove, pihak pengembang wajib melakukan penanaman kembali dengan luasan yang jauh lebih besar.
“Bagi mereka yang merusak karena pembangunan, siapa pun itu, pastikan jumlah mangrove yang ditanam kembali diperluas lebih banyak lagi sehingga kita bisa menjaga keutuhan ekosistem,” tegasnya. (*)
