Realitarakyat.com – Komisi III DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah agresif Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam membongkar dugaan korupsi terkait kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara. Kasus penyelewengan ini dinilai krusial karena berdampak langsung pada stabilitas pasokan listrik nasional yang menyangkut kepentingan publik.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menegaskan bahwa penegakan hukum dalam skandal sektor energi ini wajib diselesaikan tanpa pandang bulu, terutama jika penyimpangan tersebut sampai mengorbankan hak-hak masyarakat luas.
“Saya mendukung penuh upaya aparat penegak hukum untuk mengungkap dugaan korupsi DMO batu bara secara tuntas. Persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini berkaitan langsung dengan pasokan listrik. Karena itu, apabila terdapat penyimpangan berakibat pada pemadaman bergilir, tentu harus diusut sampai tuntas,” ujar Habib Aboe, Kamis (9/7).
Kendati memberikan dukungan moral yang kuat, Habib Aboe mengingatkan korps berseragam cokelat tersebut agar tetap bergerak di dalam koridor hukum yang berlaku (due process of law). Menurutnya, akuntabilitas sebuah penanganan kasus tidak hanya dilihat dari hasil akhir, melainkan dari objektivitas dan penghormatan terhadap hak-hak hukum para pihak di setiap tahapan penyidikan.
“Di sisi lain, saya juga mengingatkan bahwa seluruh proses penegakan hukum harus berjalan sesuai prinsip due process of law. Setiap tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan menghormati hak-hak setiap pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum yang baik bukan hanya menghasilkan putusan yang benar, tetapi juga ditempuh melalui prosedur yang benar,” tegasnya.
Lebih lanjut, legislator dari partai berlambang padi dan bulan sabit ini menggarisbawahi pentingnya menjaga soliditas dan keharmonisan hubungan antarlembaga negara saat menangani perkara-perkara strategis nasional.
Parlemen mengimbau agar proses penegakan hukum ini tidak dibumbui oleh ego sektoral yang berpotensi menimbulkan persepsi adanya friksi di mata masyarakat.
“Saya berharap seluruh institusi negara menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing secara proporsional sesuai amanat undang-undang. Jangan sampai publik membaca seolah-olah terjadi benturan antarinstitusi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kolaborasi yang sehat, saling menghormati kewenangan, dan memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan hukum serta memberantas korupsi,” katanya menerangkan.
Di akhir penjelasannya, Habib Aboe menekankan bahwa musuh bersama seluruh elemen bangsa adalah praktik rasuah. Oleh karena itu, koordinasi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan jauh lebih dinantikan publik ketimbang pamer polemik di ruang terbuka.
“Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu, seluruh institusi harus memperlihatkan soliditas dalam menjalankan kewenangannya. Publik tidak ingin melihat polemik antarlembaga, melainkan ingin melihat hasil nyata berupa pengungkapan perkara secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan,” pungkasnya.[prs]
