Realitarakyat.com – Ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto, mengingatkan bahwa keberhasilan agenda perampingan (streamlining) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat bergantung pada kemampuan menciptakan nilai tambah (value creation), baik bagi korporasi maupun negara.
Menurutnya, indikator keberhasilan konsolidasi ini tidak boleh hanya diukur dari efisiensi jangka pendek.
Toto menilai rencana Danantara Indonesia untuk memangkas jumlah BUMN beserta entitas turunannya dari 1.077 menjadi sekitar 300 perusahaan sebagai langkah strategis yang tepat untuk memperkuat daya saing.
Kendati demikian, ia mewanti-wanti agar proses integrasi pasca-merger dilakukan secara komprehensif lewat tahap due diligence dan pembentukan Project Management Office (PMO) yang matang.
“Kalau sekarang Presiden menyampaikan dari sekitar seribuan akan dibuat menjadi hanya sekitar 300, tentu konteksnya adalah dalam upaya bagaimana supaya daya saing dari BUMN itu bisa diperkuat,” kata Toto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Toto menambahkan, penggabungan perusahaan sejenis dapat menurunkan struktur biaya melalui integrasi pengadaan barang dan optimalisasi sumber daya. Hasil akhirnya diharapkan mampu mendongkrak profitabilitas perusahaan negara.
Ia juga mengingatkan masa lalu di mana beberapa kasus konsolidasi justru menurunkan nilai perusahaan (value destroying) akibat integrasi pasca-merger yang tidak optimal.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengonfirmasi pihaknya tengah merampingkan entitas BUMN menjadi 200–300 perusahaan yang ditargetkan rampung pada tahun 2026.
Langkah ekstrem ini diambil karena dari 1.077 perusahaan plat merah saat ini, sebanyak 52 persen di antaranya tercatat merugi dengan akumulasi kerugian mencapai Rp20 triliun akibat praktik transaksi berlapis.
Meski melakukan perampingan besar-besaran, Danantara memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dony mengungkapkan, program perampingan ini justru berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga Rp50 triliun per tahun, nilai yang jauh lebih besar dibanding biaya mempertahankan seluruh tenaga kerja. (*)
