Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong pemerintah untuk menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memimpin dan mengorkestasi pengumpulan data ancaman serta potensi dampak fenomena El Nino yang beriringan dengan musim kemarau panjang sepanjang tahun 2026.
Langkah ini mendesak dilakukan merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas mengenai langkah antisipasi kekeringan.
Mengingat prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa peluang El Nino kategori sangat kuat mencapai 75 persen hingga Oktober 2026, dengan puncak kemarau yang melanda sebagian besar daratan Indonesia pada Juli hingga September.
“Data yang akurat, akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi,” terang Alex dalam pernyataan tertulis, Rabu (29/7/2026).
“Potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah, akan berbeda satu sama lain sesuai karakteristiknya masing-masing. Karenanya, kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data, akan menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur dan tepat sasaran,” terang Alex.
Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI ini menyoroti wilayah langganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) seperti Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel.
Ia meminta Kementerian Kehutanan tidak boleh membiarkan insiden tahunan ini terus berulang tanpa perlindungan memadai bagi personel di lapangan.
“Nyaris setiap tahun, Karhutla jadi peristiwa berulang di 7 provinsi itu. Kementrian Kehutanan sebagai leading sector, tak boleh membiarkan kejadian ini seperti kita merayakan ulang tahun,” tegas Alex.
“Kementrian Kehutanan, harus mampu merancang langkah antisipatif sehingga duka di tahun kemarin, kehilangan nyawa personel Manggala Agni termasuk TNI dan Polri yang menunaikan tugas negara memadamkan Karhutla, tidak berulang lagi” tambah Alex yang juga Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI.
“Sepantasnya, kita merencang rencana lebih komprehensif sehingga bisa menutup celah munculnya korban jiwa,” tambah Alex yang juga Ketua PDIP Sumatera Barat itu.
Selain ancaman Karhutla, Alex menginstruksikan Kementerian Pertanian untuk merangkul para kepala daerah demi mengamankan pasokan air dan sektor pangan berbasis kearifan lokal guna mempertahankan status swasembada beras nasional.
“Di antara kearifan lokal yang diharapkan itu, tentang upaya menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian dalam kerangka mempertahankan swasembada beras,” tegas Alex yang juga Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI.[prs]
