Sudaryono Beberkan Strategi MBG: Aktivasi Dapur Gizi di Wilayah Rentan dan Miskin Ekstrem

Sudaryono Beberkan Strategi MBG: Aktivasi Dapur Gizi di Wilayah Rentan dan Miskin Ekstrem
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono. //Net

Realitarakyat.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memfokuskan pembangunan dan pengaktifan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah-daerah yang memiliki prevalensi angka stunting tinggi dan sangat tinggi.

Langkah ini diambil merespons data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menunjukkan sekitar 40 persen penduduk Indonesia di kelompok kuintil 1 dan 2 (status ekonomi paling bawah) mengalami kekurangan kalori dan protein.

Angka tersebut setara dengan 116 juta jiwa penduduk yang terindikasi kurang makan atau lapar karena asupan nutrisi hariannya tidak sebanding dengan aktivitas fisik bulanan.

Pernyataan strategis dan rincian langkah pembenahan tersebut disampaikan oleh Kepala BGN, Sudaryono, dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (29/7/2026).

“Jadi nanti ada beberapa dapur MBG atau SPPG ini kita lihat yang tinggi dan sangat tinggi stuntingnya, kemudian kita lihat sudah ada atau belum dapur di situ, kalau ada, segera kita aktivasi, kalau belum dan lain-lain, kita fokus ke situ dulu sambil menata yang memang sudah bagus. Yang bagus kita teruskan, kemudian yang lain-lain kita perbaiki,” katanya.

“Ini hanya peta, tentu saja kalau diklik secara detail, kita bisa tahu data detailnya di provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan atau desa mana. Maka, selain berbenah di SPPG yang sudah berjalan, kita juga sedang mempersiapkan diri untuk mengintervensi langsung dengan pemberian gizi yang pas yang sesuai yang dibutuhkan, khususnya di daerah-daerah yang memang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi,” paparnya.

Sudaryono memaparkan bahwa pemetaannya mencakup 182 kabupaten/kota status stunting sedang, 220 kabupaten/kota status tinggi, dan 92 kabupaten/kota status sangat tinggi.

Guna memastikan program MBG tidak salah sasaran, BGN mengintegrasikan data by name by address berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) bersama Kemenkes.

“Jadi lewat NIK itu kita bisa tahu dan cek, balita ini misalnya dapat MBG atau enggak, stunting atau enggak dia, datanya ada di Kemenkes kemudian ini kita crossed (integrasikan) data antarlembaga, sehingga kita bisa tahu anak sekolah SD, SMP, SMA, balita, ibu hamil ini ada di mana, kondisi kesehatannya seperti apa, dapat MBG apa tidak, setelah dapat MBG lebih baik apa tidak?” ucap Sudaryono.

Guna memantau tingkat keberhasilan dan efek riil program terhadap status gizi anak-anak serta ibu hamil, BGN juga berkolaborasi melakukan Cek Kesehatan Gratis (CKG) secara berkala.

“Ada CKG, maka untuk anak-anak balita, ibu hamil, sama anak-anak sekolah bukan hanya sekali, kami mengusulkan ada pengecekan kesehatan gratis ini dilakukan lebih dari sekali, sehingga program itu selalu mengandung output, outcome, dan impact atau dampak. Kalau output-nya makanan bagus, jumlah sesuai, gizinya bagus, lengkap kandungan gizi, maka kita harapkan akan menghasilkan outcome yang bagus. Anak-anak yang tadinya stunting jadi tidak stunting, yang tadinya sakit jadi sehat, yang tadinya kurus bisa jadi normal,” ucap Sudaryono.[prs]