Realitarakyat.com — Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan redesign (desain ulang) total pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menutup celah korupsi dan menekan risiko keracunan makanan pada anak-anak.
Salah satu poin utama yang diusulkan adalah mengubah konsep dapur dari yang saat ini terpusat di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi dapur berbasis sekolah dengan keterlibatan aktif orang tua murid.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai bahwa sistem pengelolaan MBG yang saat ini melibatkan dapur SPPG dan pihak ketiga masih rentan terhadap penyalahgunaan, seperti praktik pemotongan anggaran (markup) maupun pengurangan porsi makanan yang seharusnya diterima siswa.
“Korupsi bisa terjadi di dapur dengan memotong hak anak-anak. Yang mestinya porsinya Rp10.000 dipotong menjadi Rp8.000 atau Rp7.000. Karena ini program sosial, desainnya harus diubah total, kembalikan ke dapur sekolah dan libatkan orang tua murid,” ujar Charles di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Selain potensi penyelewengan anggaran, Charles juga menyoroti temuan kasus keracunan makanan yang kerap dipicu oleh panjangnya jeda waktu antara proses memasak hingga makanan dikonsumsi oleh siswa. Menurut para ahli keamanan pangan, makanan yang berada di suhu ruang lebih dari empat jam memiliki risiko kontaminasi bakteri yang sangat tinggi.
Ia menilai edaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait batasan waktu konsumsi belum cukup efektif jika sistem distribusinya tidak diubah dari akar. Makanan yang dimasak sejak dini hari dan baru dimakan pada siang hari tetap berisiko tinggi terkontaminasi meski fasilitas dapur SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Pilihan yang paling masuk akal adalah menghadirkan dapur di sekolah. Lokasi produksi yang lebih dekat akan memangkas rantai distribusi dan memperkecil risiko kontaminasi,” jelasnya.
Namun, jika pemerintah tetap memilih mempertahankan model dapur terpusat, Charles menegaskan perlunya investasi tambahan pada sarana transportasi khusus dan tempat penyimpanan berpendingin/pengontrol suhu di sekolah guna menjamin keamanan pangan.
Ia menekankan bahwa DPR RI akan terus memperketat fungsi pengawasan agar setiap rupiah dari anggaran negara untuk program MBG betul-betul efektif, aman, serta tepat sasaran. (ndi)
