Realitarakyat.com – Pengamat politik dari Institute for Policy Research (IPR), Iwan Setiawan, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada dinamika kebijakan yang besar, mulai dari upaya mewujudkan kemandirian pangan dan energi hingga langkah bersih-bersih di berbagai sektor.
Kebijakan berani tersebut dinilai turut memicu berbagai tantangan dan perlawanan, termasuk derasnya arus informasi di media sosial.
Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Menjaga Kemerdekaan, Merawat Persatuan: Bersama Mewujudkan Keamanan dan Kondusivitas Bangsa” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Menurut Iwan, paradigma kebijakan yang diusung pemerintah saat ini lebih berorientasi pada penyediaan manfaat langsung kepada masyarakat melalui berbagai program prioritas.
Kendati demikian, pelaksanaan program tersebut tidak lepas dari hambatan di lapangan, termasuk penindakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di sejumlah lembaga.
“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan penegakan hukum dan bersih-bersih yang luar biasa di berbagai lembaga. Langkah-langkah tegas ini tentu memicu reaksi dari pihak-pihak yang kepentingannya terganggu,” ujar Iwan.
Ia juga menyoroti fenomena disinformasi dan manipulasi narasi di media sosial yang kerap memengaruhi persepsi publik.
Menurutnya, pemanfaatan algoritma digital sering kali digunakan untuk membangun emosi publik melalui informasi yang belum terverifikasi, sehingga masyarakat perlu meningkatkan literasi digital.
Iwan menambahkan, komunikasi publik yang transparan mengenai capaian dan data pembangunan sangat penting agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah secara objektif.
Ia berharap momentum peringatan kemerdekaan dapat dimanfaatkan seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan serta menjaga stabilitas nasional dari berbagai potensi perpecahan. (ndi)
