Realitarakyat.com — Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah memastikan APBN 2027 tidak sekadar besar dari sisi anggaran, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan keadilan sosial.
Hal itu disampaikan Said saat memberikan pandangan terkait pokok-pokok Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027. Menurut dia, evaluasi pelaksanaan APBN 2025 menunjukkan perlunya setiap program pemerintah memiliki tujuan yang jelas serta indikator dampak yang dapat diukur.
“Karena itu, prinsip inilah yang akan terus kita pegang dalam pembahasan nanti,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8/2026).
Said mengatakan, Badan Anggaran DPR mencermati sejumlah indikator ekonomi makro, kesejahteraan, serta postur RAPBN 2027. Secara umum, indikator dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sejalan dengan yang tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.
Namun, beberapa target dinilai perlu dikaji kembali karena perkembangan terbaru menunjukkan capaian sejumlah indikator sudah mendekati sasaran yang ditetapkan pemerintah.
Salah satu yang menjadi perhatian ialah target pertumbuhan ekonomi. Dalam pembahasan KEM-PPKF Juni lalu, Banggar menyepakati kisaran pertumbuhan ekonomi 5,8-6,5 persen. Sementara itu, pemerintah mengusulkan target 6 persen dalam Nota Keuangan RAPBN 2027.
Said membuka kemungkinan target tersebut dinaikkan.
Hal serupa disampaikan terkait rasio gini. Saat ini rasio gini tercatat 0,368, sedangkan RAPBN 2027 menargetkan kisaran 0,362-0,367. Menurut Said, batas atas target tersebut masih perlu ditekan agar pemerataan ekonomi dapat lebih kuat.
Untuk tingkat pengangguran, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka 4,68 persen. Sementara target RAPBN 2027 berada pada kisaran 4,30-4,87 persen.
“Target batas atasnya juga perlu dipikirkan ulang,” ujar Said.
Ia juga menyoroti proporsi pekerja formal. Hingga Mei 2026, porsinya mencapai 40,7 persen. Angka tersebut dinilai membuat target RAPBN 2027 sebesar 40,8 persen terlalu rendah.
Said mengingatkan, pada Februari 2024 proporsi pekerja formal bahkan telah mencapai 40,83 persen. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memasang target yang lebih ambisius.
Said menilai besarnya anggaran negara pada 2027 harus diikuti dengan peningkatan kualitas belanja. Total belanja negara dalam RAPBN 2027 dirancang mencapai Rp 4.097,2 triliun.
“Di sisi yang lain kita juga ingin berbuat lebih, mengingat belanja APBN ke depan sudah mencapai Rp 4.097,2 triliun. Kita harus memberi arti besar atas belanja besar ini,” katanya.
Menurut dia, setiap rupiah yang dikeluarkan melalui APBN harus memiliki dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, Said menekankan pentingnya kebijakan berbasis data. Ia menilai kualitas data akan menentukan ketepatan sasaran program sekaligus efektivitas penggunaan anggaran.
“Jika datanya salah, dampak program juga bengkok, sehingga tujuan pasti absurd. Oleh sebab itu, data driven policy hanya berlaku kalau datanya digali dengan benar, dan diinput pula dengan benar,” ujarnya.
Dalam konteks ketepatan data, Said turut menyoroti berbagai keluhan masyarakat mengenai pengelompokan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia mengatakan, belakangan muncul protes dari warga yang tiba-tiba masuk ke kelompok desil atas, meski kondisi ekonominya tidak berubah. Menurut Said, kemungkinan terdapat pula warga yang secara ekonomi mampu tetapi justru masuk dalam kelompok desil bawah.
Karena itu, ia meminta BPS segera melakukan validasi dan koreksi terhadap data tersebut.
“Jangan sampai kekeliruan data menghapus kesempatan orang miskin mendapatkan keadilan ekonomi. Apalagi DTSEN dijadikan rujukan besar di berbagai kebijakan,” kata Said.
Menurut dia, ketepatan data menjadi semakin penting karena pemerintah menggunakan DTSEN sebagai salah satu basis dalam penentuan berbagai program dan kebijakan.
Said juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengejar penerimaan perpajakan. Untuk pertama kalinya, belanja negara dirancang menembus Rp 4.000 triliun sehingga kebutuhan terhadap pendapatan negara juga semakin besar.
Ia menyebut dua sumber utama penerimaan negara ialah perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Namun, Said meminta kenaikan penerimaan pajak tidak berasal dari kebijakan baru yang berpotensi menekan masyarakat.
Dalam RAPBN 2027, terdapat target kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 64,8 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 132,8 triliun.
“Kami berharap target kenaikan bersifat alamiah, disebabkan pertumbuhan ekonomi, bukan dari pemajakan baru yang berpotensi membebani rakyat,” ujar Said.
Di sisi lain, ia mempertanyakan penurunan target PNBP. Outlook 2026 memperkirakan PNBP mencapai Rp 575 triliun, sedangkan target RAPBN 2027 ditetapkan Rp 517,4 triliun.
Menurut Said, meskipun harga komoditas ekspor diperkirakan lebih rendah pada 2027, perbaikan tata kelola sumber daya alam seharusnya dapat menjaga penerimaan negara.
Said juga mengingatkan pemerintah mengenai pentingnya menjaga kesehatan fiskal. Ia menilai upaya menuju APBN berimbang membutuhkan peta jalan yang jelas dan dilakukan secara bertahap.
“Menuju APBN berimbang adalah peta jalan untuk menyehatkan fiskal, sekaligus membangun kepercayaan yang lebih kokoh kepada para pelaku pasar,” katanya.
Ia mencatat defisit APBN 2026 berpotensi mencapai 2,85 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,81 persen. Padahal, dalam beberapa tahun sebelumnya defisit dapat dijaga di bawah 2,4 persen.
Karena itu, Said berharap defisit APBN 2027 dapat dipertahankan pada level 2,4 persen.
“Sebab langkah ini sebagai jalan bertahap menuju APBN berimbang. Debt service ratio kita sudah sedemikian besar,” ujarnya.
Menurut Said, disiplin fiskal menjadi penting untuk memperbaiki kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang sekaligus menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional.
“Inilah jalan kita memperbaiki debt service ratio yang telah jauh melampaui batas atas dari rekomendasi IMF,” kata Said.(Ess)
