Realitarakyat.com – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara yang juga menteri keuangan bayangan membeberkan Koordinasi internal di Kementerian Keuangan kembali menjadi sorotan setelah mencuat dugaan bahwa pencopotan pejabat tinggi, Purbaya, berkaitan dengan rangkaian mutasi besar-besaran terhadap sekitar 300 pegawai pajak dan bea cukai.
Informasi tersebut muncul dari pengakuan Bhima Yhudistoro yang beredar melalui akun TikTok Nadi Pasar, yang dikutip Redaksi pada kamis (17/9) dan kini memicu diskusi luas mengenai dinamika internal kementerian.
Mutasi Pegawai dan Penolakan Dua Dirjen
Dalam pengakuan tersebut, Bhima menyebut bahwa mutasi ratusan pegawai memicu penolakan dari dua direktur jenderal: Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai.
Keduanya disebut keberatan karena posisi yang ditinggalkan Purbaya akan diisi pejabat eselon II yang dianggap tidak melalui proses yang lazim.
Bhima juga menyebut bahwa dua dirjen tersebut memiliki kedekatan politik dengan tokoh nasional, termasuk disebut-sebut adanya “request langsung” dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Masalah Restitusi Pajak yang Tertahan
Isu lain yang mencuat adalah dugaan penahanan restitusi pajak perusahaan dalam jumlah besar.
Pegawai tersebut menyebut bahwa sejumlah perusahaan—terutama di sektor konstruksi—mengalami kesulitan arus kas karena restitusi pajak yang telah diakui negara tidak kunjung ditransfer.
Nilai restitusi yang tertahan disebut mencapai triliunan rupiah, jauh melampaui kasus-kasus kecil yang biasa terjadi.
Penahanan ini dikaitkan dengan kondisi penerimaan negara yang disebut
“sedang membutuhkan dana tambahan”.Polemik Pemeriksaan Perusahaan SDA
Ketegangan internal juga disebut bermula dari pemeriksaan besar-besaran terhadap perusahaan sumber daya alam, seperti nikel, batubara, dan sawit, terkait dugaan kebocoran ekspor.
Pemeriksaan menyeluruh ini berdampak pada tertahannya restitusi pajak perusahaan yang dinilai tidak bermasalah, sehingga memicu ketegangan antara Dirjen Pajak dan Purbaya.
Kontroversi Danantara dan Penarikan Dana Dividen
Isu lain yang disorot adalah rencana penarikan kembali dana dividen sebesar Rp120 triliun dari Danantara—lembaga pengelola investasi BUMN.
Dana tersebut sebelumnya dialokasikan untuk investasi jangka panjang, namun disebut akan ditarik kembali ke Kemenkeu
Pegawai itu menyebut bahwa langkah tersebut memicu protes dari Danantara dan sejumlah pejabat eselon, karena penarikan dana dinilai mengganggu komitmen investasi yang telah disepakati.
Laporan ke Presiden dan Dampak pada PurbayaRangkaian persoalan—mutasi pegawai, restitusi pajak, pemeriksaan perusahaan SDA, hingga polemik Danantara—disebut memicu ketidakpuasan di internal Kemenkeu.
Pegawai itu mengklaim bahwa laporan mengenai kondisi tersebut telah disampaikan kepada Presiden, dan menjadi salah satu faktor yang disebut-sebut berkontribusi pada pencopotan Purbaya.
Redaksi mencoba konfirmasi ke kemenkeu dan Badan Komunikasi Istana, namun hingga berita ini di turunkan , Kementerian Keuangan dan Bakom belum memberikan penjelasan resmi terkait rangkaian klaim tersebut..(Arp)
