Realitarakyat.com — Partai Gerindra menghormati pilihan politik PDI Perjuangan (PDIP) dan NasDem dalam menyikapi kemungkinan perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto.
Juru Bicara Gerindra Sugiat mengatakan, setiap partai politik memiliki hak untuk menentukan posisi, baik bergabung dalam pemerintahan maupun menjalankan fungsi penyeimbang di luar kabinet.
“Gerindra menghormati sikap dan pilihan politik setiap partai politik, apakah mau bergabung dengan pemerintahan atau menjadi penyeimbang,” kata Sugiat saat dihubungi, Jumat (18/9/2026).
Ia menegaskan, perbedaan sikap politik tidak menjadi persoalan selama setiap partai tetap mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat.
“Prinsipnya Gerindra menghormati pilihan atau sikap politik kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan dari NasDem,” ujarnya.
Sugiat juga menanggapi pernyataan NasDem yang merasa tidak berhak masuk kabinet karena tidak ikut berjuang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut dia, sikap politik setelah kontestasi seharusnya tetap diarahkan pada upaya membangun persatuan. Ia menyebut Prabowo memiliki pandangan bahwa seluruh kekuatan politik dapat memberikan kontribusi sesuai pilihan masing-masing.
“Pada saat sudah selesai kontestasi, mari bersama-sama dengan pilihan politiknya masing-masing untuk memberikan sumbangsih terbaik kepada bangsa,” kata Sugiat.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal NasDem Hermawi Taslim menyatakan partainya tidak merasa berhak mengisi posisi kabinet karena tidak ikut berjuang dalam proses Pilpres 2024. Namun, NasDem tetap menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan.
Terkait keputusan PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan, Sugiat mengatakan keberadaan partai penyeimbang diperlukan dalam sistem demokrasi.
Ia menilai kritik, masukan, dan evaluasi dari luar pemerintahan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan.
“Pak Prabowo mengatakan dalam ranah demokrasi yang sehat, perlu kritik, masukan, evaluasi dari luar pemerintahan yang secara objektif,” ujarnya.
Sugiat juga menyebut Prabowo sebelumnya telah mengapresiasi posisi PDIP sebagai penyeimbang.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Ia menyatakan partainya tetap menjalankan peran sebagai penyeimbang di luar kabinet.
Mengenai kemungkinan reshuffle, Sugiat menegaskan keputusan tersebut sepenuhnya berada pada kewenangan Prabowo.
Ia mengatakan Presiden memiliki hak untuk menentukan waktu dan sosok yang akan mengisi posisi di kabinet berdasarkan hasil evaluasi terhadap para pembantunya.
“Kita serahkan kepada Bapak Presiden untuk mengevaluasi kapan waktunya dan siapa-siapa orangnya. Itu menjadi kewenangan mutlak Pak Presiden,” kata Sugiat.
Ia berharap setiap figur yang nantinya dipilih Prabowo dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik, baik berasal dari partai politik maupun dari luar partai.
“Siapapun yang akan ditunjuk oleh Pak Prabowo sebagai pembantunya di kabinet, pastilah orang yang terbaik,” tuturnya.(Din)
