Realitarakyat.com — Sebanyak 566 santri dan santriwati Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur, diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan akan menyiapkan langkah tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan pemerintah prihatin karena kejadian serupa kembali terjadi. Menurut dia, evaluasi dan pendalaman terhadap penyebab keracunan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum sanksi dijatuhkan.
“Ya ini sebetulnya Pak Ketua Satgas yang tadi melakukan rapat konsolidasi dengan tim Satgas MBG Jawa Timur ada Pak Wagub. Sebagai pemerintah ini terjadi kesekian kalinya tentu sangat prihatin,” kata Adhy di Gedung DPRD Jatim, Kamis (3/9/2026).
Adhy menilai terdapat persoalan dalam proses penyediaan makanan di SPPG Kalitengah. Ia menyayangkan kurang telitinya proses pengelolaan makanan hingga menimbulkan dampak terhadap ratusan santri.
Menurut dia, hasil pendalaman nantinya akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pemberian sanksi.
“Walaupun SLHS sudah pengawasan sudah dilakukan tapi ternyata di luar kemampuan kami juga mereka melakukan sesuatu yang berakibat fatal,” ujarnya.
Adhy mengatakan Satgas MBG Jawa Timur telah melakukan konsolidasi dan melaporkan kasus tersebut kepada BGN. Namun, pemerintah masih menunggu hasil penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab keracunan.
“Oleh karena itu, sekali lagi satgas sedang melakukan pendalaman dan sudah melaporkan kepada BGN untuk bisa menindaklanjuti apa sanksi, terutama sebetulnya adalah penyidikan dulu. Penyelidikan seperti apa faktor penyebab dari keracunan tersebut,” kata Adhy.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap dapur penyedia MBG akan diperketat, terutama pada lokasi yang sebelumnya memiliki catatan kasus serupa.
Satgas MBG Jatim, kata Adhy, akan terus melakukan pemantauan untuk memastikan proses pengelolaan dan penyediaan makanan memenuhi standar keamanan.
“Kita tentu berharap ada ketegasan, kemudian tidak akan terjadi lagi kasus semacam ini. Dan akan kita perketat lagi bagaimana pengelolaan dapur MBG dengan baik,” ujarnya.
Pemprov Jatim berharap evaluasi menyeluruh terhadap kasus tersebut dapat mencegah kejadian serupa kembali terjadi dan memastikan program MBG berjalan aman bagi penerima manfaat.(Din)
