Realitarakyat.com – Direktur Eksekutif Indonesia Political Analysis Center (IPAC) Dahlan Wattihelu menilai momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan waktu yang sangat ideal untuk melakukan evaluasi kabinet secara komprehensif.
Pihaknya menegaskan bahwa menteri yang terbukti gagal memenuhi target kinerja, terutama jika lebih berfokus membangun panggung politik personal, sangat layak menjadi pertimbangan dalam perombakan (reshuffle) kabinet.
Ia membeberkan bahwa ukuran utama pencopotan seorang pembantu presiden tidak boleh didasari semata-mata oleh politik menuju 2029, melainkan harus bertumpu pada indikator pencapaian hasil kerja nyata.
“Menurut saya, perlu. Tetapi ukurannya jangan semata-mata apakah seorang menteri berbicara tentang 2029 atau tidak. Ukurannya harus kinerja,” kata Dahlan dalam keterangan tertulis, Kamis (10/9/2026).
Dahlan menjelaskan bahwa aktivitas politik menteri yang berasal dari jajaran partai politik merupakan hal wajar karena berkaitan dengan kepentingan elektoral partai tempatnya bernaung.
Permasalahan utama baru muncul apabila agenda pencitraan tersebut menyita fokus kerja hingga mengorbankan eksekusi program-program prioritas pemerintah.
“Itu bukan sesuatu yang ilegal atau otomatis salah. Menteri juga kader partai dan partai memang mempunyai kepentingan elektoral,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Dahlan mendesak Presiden Prabowo untuk menerapkan instrumen penilaian objektif yang mampu membedakan tingkat efektivitas setiap kementerian.
Evaluasi berkala sangat penting guna memilah antara menteri yang tetap berprestasi di tengah kesibukan politik dengan menteri yang kinerjanya mandek akibat berfokus pada pembentukan opini publik semata.
“Presiden perlu melihat secara objektif: siapa yang target kerjanya tercapai, siapa yang lambat, siapa yang lebih sering membangun citra politik daripada menjelaskan hasil kerja kementeriannya, dan siapa yang kebijakannya tidak sejalan dengan prioritas Presiden,” tegasnya.
Dahlan mengingtkan agar keputusan reshuffle tidak bergeser menjadi ajang pembalasan atau sekadar menghukum pejabat yang dianggap kurang memiliki kedekatan secara politik.
Loyalitas tertinggi seorang menteri seharusnya diukur dari kemampuannya mengejawantahkan visi presiden menjadi manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Jadi, jangan sampai evaluasi kabinet berubah menjadi evaluasi berdasarkan loyal atau tidak loyal secara politik. Yang harus dinilai adalah loyalitas terhadap mandat pemerintahan yang diwujudkan melalui kinerja,” jelas Dahlan.
Mengakhiri analisisnya, IPAC mendorong penggunaan indikator kinerja terukur mulai dari serapan anggaran, efektivitas pencapaian target, hingga kelancaran koordinasi antarkementerian sebelum mengeksekusi pergantian posisi.
Keputusan merombak jajaran menteri disarankan tidak berpatokan pada tampilan seremonial di media massa maupun seberapa sering seorang menteri unjuk dukungan kepada presiden.
“Presiden perlu menggunakan indikator kinerja yang terukur, target program, serapan dan kualitas anggaran, dampak kepada masyarakat, penyelesaian masalah, serta koordinasi antarkementerian bukan sekadar melihat siapa yang paling sering tampil mendukung Presiden,” pungkasnya.[prs]
