Soal Posisi Menteri KKP dan Mensos, PPP Usulkan Presiden Reshuffle

  • Bagikan
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menuturkan, keputusan reshuffle pada kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin berpulang kepada Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk melakukan reshuffle atau tidak.
“Soal reshuffle, itu terpulang kepada Presiden,” kata Arsul Sani kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (7/12/2020).
Dikatakan Arsul Sani, masyarakat saat ini berharap kursi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Sosial (Kemensos) tidak lama dijabat oleh pejabat sementara, bahkan untuk melakukan reshuffle.
“Saya yakin bahwa kalangan masyarakat luas itu, juga berharap bahwa posisi Menteri diisi secara hak intrim atau pengganti sementara, itu memang sebaiknya tidak lama-lama,” ujarnya.
“Apakah kemudian Presiden, katakanlah menetapkan menunjuk Menteri baru yang definitif untuk dua kementerian ini, sekaligus melakukan reshuffle artinya juga katakanlah ada geser menggeser dan penggantian untuk pos-pos lain, itu terpulang pada beliau,” jelasnya.
Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, saat ini Presiden memiliki dua keputusan dengan kekosongan dua kursi Menteri usai ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas kasus korupsi, yakni melakukan reshuffle atau hanya mengganti dengan orang lain.
“Yang jelas pilihan Presiden dua, cukup dengan mengganti dua Menteri ini, atau sekalian melakukan reshuffle sesuai dengan kebutuhan Pemerintahan yang akan datang,” tutupnya.[prs]

  • Bagikan