Realitarakyat.com – Seluruh fraksi di DPR RI telah menyepakati susunan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Bagi pengamat politik, Karyono Wibowo, ada sejumlah persoalan yang urgen untuk dibahas terkait Otsus Papua. Salah satunya dalam penggunaan anggaran.
“Banyak kelemahan yang terjadi selama ini dalam Otsus Papua. Penggunaan anggaran juga perlu dievaluasi. Sejauh mana dana Otsus Papua terhadap pembangunan,” terang Karyono dalam diskusi forum legislasi dengan tema Prolegnas 2021, Mana Prioritas? di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/3/2021).
Dalam pengamatan dia, penggunaan dana otsus yang mencapai puluhan triliun rupiah juga harus dievaluasi.
“Apakah dana tersebut berbanding lurus. Antara dana otsus terhadap output pembangunan,” sambung Karyono.
Kalaupun pemerintah pusat sepakat memperpanjang Otsus Papua, lanjutnya, ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan.
“Intinya otsus harus bisa mensejahterakan masyarakat Papua,” terangnya.
Karyono menambahkan, pemerintah pusat juga harus mewaspadai jangan sampai dana Otsus Papua dipakai untuk pembiayaan gerakan-gerakan anti pemerintah atau separatis.
“Pemekaran. Ini juga harus diantisipasi. Yang menolak pemekaran itu justru penguasa lokal yang hari ini menguasai Papua. Meski demikian, dalam rencana membuat pemekaran harus dikaji betul, jangan sampai menimbulkan konflik,” demikian Karyono yang Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) ini.[prs]
