Realitarakyat.com – Tiga menteri muda Indonesia yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengadakan diskusi bersama.
Seusai bertemu, Sandi mengungkapkan bahwa mereka bertiga membahas pengembangan infrastruktur penunjang sektor pariwisata dan upaya pelestarian cagar budaya, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di destinasi pariwisata.
Tiga kementerian pun katanya telah menyatakan sepakat untuk saling mendukung rencana pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama di kawasan destinasi prioritas. Salah satunya yakni di Kawasan Borobudur, dimana mereka bersepakat untuk mengedepankan pariwisata berbasis kelestarian cagar budaya.
“Nanti Mas Nadiem dan Mas Erick akan support dengan kegiatan yang berdampak pada ekonomi rakyat, dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya di sektor parekraf, serta mendorong dangdut menjadi UNESCO Heritage,” kata Sandi dalam siaran pers Kemenparekraf yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (4/3/2021).
Dari sisi infrastruktur penunjang di sektor pariwisata, Sandi katanya juga telah berdiskusi dengan Menteri BUMN untuk pembangunan infrastruktur wisata bahari. Pembangunan ini dilakukan agar setiap daerah yang memiliki destinasi wisata bahari dapat terkoneksi.
“Kami juga membahas bagaimana mengangkat dua lokasi lainnya seperti Raja Ampat dan Labuan Bajo untuk bisa memberikan dampak kepada masyarakat secara luas untuk membangkitkan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang masih mewabah,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan kementerian/lembaga (K/L) memang harus saling berkolaborasi dan bekerja sama dalam rangka membangkitkan perekonomian Indonesia, salah satunya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).
“Saya rasa di era pandemi Covid-19 ini penting sekali kementerian itu harus bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Bagaimana membangun wisata bahari yang akan kita siapkan infrastruktur seperti di Pelabuhan Benoa Bali, di Labuan Bajo dan di Raja Ampat supaya konektivitas terjadi. Jadi kapal pesiar tidak hanya merapat saja, juga membangun ekonomi masyarakat setempat,” tutur dia.
Sementara itu, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan siap membantu pengembangan kelesatarian cagar budaya, agar destinasi wisata bisa semakin dikenal wisatawan mancanegara dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
“Pelestarian cagar budaya saat pandemi sudah berlalu perlu kita memikirkan lagi strategi agar bagaimana cagar budaya kita lebih mendunia sehingga bisa mendukung pariwisata baik domestik maupun internasional,” jelasnya.
Sementara itu dari sisi peningkatan kapasitas SDM di destinasi super prioritas, Nadiem juga berupaya untuk mendukung kemampuan dan peningkatan fasilitas sekolah, lantaran SDM pariwisata yang berkualitas dapat mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Kami bersemangat untuk mendukung, baik Kemenparekraf atau Kementerian BUMN dari berbagai aspek terutama pendidikan baik peningkatan fasilitas di politeknik, universitas, hingga SMK yang bisa mendukung pariwisata dan pengembangan ekonomi lokal di daerah destinasi prioritas,” ucap dia.
Terkait program Free Covid Corridor atau travel koridor, Menparekraf Sandi menjelaskan bahwa program tersebut masih dalam tahap finalisasi. Dan pihaknya tidak ingin terburu-buru karena membutuhkan koordinasi dengan K/L hingga pemerintah daerah, khususnya Bali, untuk memastikan kesiapan secara matang sebelum wisatawan mancanegara datang ke Indonesia.
“FCC dalam tahap finalisasi, kita harus benar-benar memastikan aspek kesehatan, karena itu utama. Terkait dengan kesiapannya, kami sudah berkoordinasi dengan Kemlu, Duta Besar, Satgas COVID-19, dan K/L lain. Namun kita harus hati-hati membuat kesimpulan, karena datanya ini, dan kita persiapkan untuk membangkitkan ekonomi kembali karena pariwisata yang akan dibuka bakal menggeliat,” katanya.
Terakhir, dia pun juga menjelaskan ada beberapa negara yang potensial untuk dilakukan penerapan FCC, mulai dari Tiongkok, Singapura, Malaysia, India, dan beberapa negara di Eropa seperti Inggris, Jerman, serta Belanda.
“Namun semua kita tampung dulu, dan belum kita putuskan. Setelah kita persiapkan lebih detail akan lakukan langkah koordinasi dengan masing-masing negara untuk mencoba membuka FCC dengan penerapan protokol yang tepat dan disiplin,” tukas Sandi. (rsa)
