Realitarakyat.com – Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menilai pesan dukungan melalui karangan bunga sudah menjadi trend sejak beberapa waktu belakangan ini.
“Karangan bunga sudah dijadikan bagian dari komunikasi politik yang tujuannya untuk mempengaruhi opini publik,” kata Jamil dalam keterangannya, Jumat (30/4/2021).
Terbaru adalah karangan bunga di Mabes Polri dengan pesan dukungan terhadap Polri dalam memberantas jaringan teroris, khususnya terhadap penangkapan Munarman.
Menurut Jamil, pesan-pesan dukungan itu tentu wajar dalam negara demokrasi. Rakyatnya berhak memberi apresiasi dan dukungan terhadap lembaga negara yang dinilainya berhasil.
Hanya saja, kata pengajar Metode Penelitian Komunikasi itu, pesan dukungan melalui karangan bunga itu menjadi tidak wajar jika kehadirannya merupakan hasil rekayasa.
“Individu atau lembaga tertentu memesan karangan bunga dengan pesan hampir senada dibuat seolah-olah dari sumber yang berbeda. Tujuannya tentu bermacam-macam, termasuk berupa dukungan terhadap individu atau lembaga tertentu,” katanya.
Dalam kasus karangan bunga untuk Polri, dia menilai aneh karena pemberi karangan bunga tidak dicantumkan. Hal ini membuat pihak penerima dukungan (Polri) tidak mengetahui siapa atau lembaga mana yang mendukungnya. Sulit menelusuri apakah karangan bunga itu berasal dari sumber yang sama atau berbeda.
Dia berharap, semoga saja karangan bunga itu memang dari sumber yang berbeda dan disampaikan oleh masyarakat dengan setulus-tulusnya, bukan rekayasa dari pihak-pihak yang mencari muka.
“Kalau yang terjadi adalah rekayasa, maka pesan dalam karangan bunga itu sudah memuat kebohongan publik. Tentu hal itu akan menyesatkan masyarakat,” kata Dekan Fikom IISIP Jakarta 1996 – 1999 itu.
Ditekankan, komunikasi politik tidak boleh menyampaikan pesan bohong. Komunikasi politik melalui karangan bunga harus tetap menjunjung tinggi etika berkomunikasi.[prs]
