Realitarakyat.com – Partai Gerindra mengkritik rapor dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menilai laporan tersebut memuat tuduhan tanpa bukti dan menggunakan penilaian subjektif untuk mengevaluasi kinerja pemerintah.
Sugiat mengatakan tudingan pembatasan kebebasan sipil tidak mencerminkan kondisi demokrasi yang menurutnya masih terbuka terhadap kritik.
“Menuding pemerintah membatasi kebebasan sipil justru mengabaikan fakta bahwa demokrasi di era Prabowo-Gibran tetap berjalan terbuka, di mana kritik konstruktif diterima,” kata Sugiat di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Ia juga mempertanyakan penggunaan hasil survei dan rapor yang disusun bersama kelompok yang disebut sebagai “Kabinet Bayangan” sebagai tolok ukur utama kinerja pemerintahan.
“Presiden Prabowo tidak dipilih oleh rakyat untuk menyenangkan para pengamat melainkan untuk mengeksekusi perubahan nyata yang berdampak langsung untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Sugiat menilai klaim CELIOS bahwa 75 persen responden merasa stres akibat kebijakan pemerintah terlalu berlebihan dan mendramatisasi proses penyesuaian ekonomi.
Menurutnya, penyesuaian kebijakan fiskal dilakukan untuk menjaga fondasi keuangan negara dalam jangka panjang, sedangkan pemerintah tetap menjalankan program perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja.
Dalam laporan tersebut, CELIOS juga menyoroti pergantian menteri, kebijakan pertahanan, penempatan figur militer di lingkaran pemerintahan, serta usulan perubahan indikator pembangunan.
Sugiat menilai pergantian pejabat merupakan hak prerogatif presiden untuk mempercepat target pembangunan.
Sementara kebijakan pertahanan diarahkan untuk memperkuat kedaulatan dan kemandirian alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Gerindra turut menanggapi rekomendasi CELIOS mengenai penerapan pajak kekayaan sebesar 1–2 persen bagi kelompok superkaya yang diklaim berpotensi menambah penerimaan negara Rp142,2 triliun.
Sugiat memperingatkan kebijakan pajak tambahan yang dinilainya terlalu ekstrem berisiko mendorong pelarian modal dan menghambat investasi domestik.
Sehingga pemerintah memilih memperkuat kepatuhan pajak serta memperluas basis penerimaan melalui hilirisasi industri.
Laporan CELIOS juga mengkritik pemotongan Dana Desa untuk membiayai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penanganan karhutla, serta risiko penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum dan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Sugiat membela program koperasi desa dan menyatakan pemerintah telah mengerahkan aparat, teknologi modifikasi cuaca, serta penegakan hukum untuk menangani karhutla.
Terkait kondisi fiskal, CELIOS menyoroti beban bunga utang yang disebut mencapai Rp599,4 triliun, melampaui belanja kesehatan sebesar Rp247,3 triliun.
Sugiat menilai perbandingan tersebut terlalu sempit karena tidak mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan pembangunan jangka panjang, sekaligus membela program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia.
Sugiat menegaskan penilaian CELIOS tidak menghapus upaya pemerintah dalam menjalankan program yang menurutnya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, perbedaan pandangan antara Gerindra dan CELIOS memperlihatkan perdebatan mengenai indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah.
Mulai dari kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal hingga perlindungan sosial serta kualitas demokrasi.[prs]
