Realitarakyat.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih tetap ngotot mengusulkan penundaan Pemilu 2024 kendati mendapat penolakan dari banyak pihak.
Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie berseloroh apabila wacana datangnya dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu tidaklah menjadi masalah. Bukan apa-apa, Cak Imin disebutnya sebagai murid Abdurrahman Wahib (Gus Dur) yang memang nyeleneh.
“Cuma ini PKB, PKB saya rasa tidak apa-apa juga sih, ada satu yang nyeleneh gitu. Ini kan muridnya Gus Dur soalnya,” kata Jimly yang juga Anggota DPD RI usai Dialog Kenegaraan dan Peluncuran Buku Kerjasama DPD-IKA Fisip Undip-LP3ES di Media Center DPR RI, Senayan, Senin (28/3).
“Jadi tidak apa-apa juga, biarin saja. Tapi tidak akan, tidak mungkin dan tidak boleh, baik untuk tunda pemilu maupun perpanjangan masa jabatan,” sambung Prof Jimly.
Jimly menjelaskan, beberapa partai politik yang pada awalnya mengusulkan atau mewacanakan penundaan Pemilu 2024 mulai melakukan evaluasi.
“Saya yakin, semua parpol sekarang ini sudah mulai evaluasi diri, termasuk Golkar, PAN. Bagi PAN, ini kiri kanan negatif, jadi tidak berguna, merugikan bagi dia. Golkar juga merugikan,” terang Prof Jimly.
Menurut Prof Jimly, usulan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sangat tidak mungkin dilaksanakan. Apalagi, ‘aturan pertandingan’ sudah disepakati bersama antara Pemerintah dengan DPR RI di Komisi II sebelum akhirnya diparipurnakan.
Ia berpendapat, pimpinan partai politik yang mewacanakan penundaan Pemilu dan atau perpanjangan masa jabatan presiden mempunyai agenda atau tujuan lain. Khususnya dalam menaikkan elektabilitas partai jelang Pemilu 2024.
Mereka, baik PAN, PKB maupun Golkar, lanjutnya, sebenarnya juga sudah tahu aturan main yang telah disepakati bersama. Prof Jimly lantas menyinggung penolakan dari PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.
“Mulai sekarang kalau bisa isu penundaan pemilu, kita redam, karena presiden sudah jelas tidak mau, jelas tidak mau. Kita redakan, mari kita lihat isu lain, banyak sekali (salah satunya) Dr Terawan dihentikan,” jelasnya.
Di sisi lain, Prof Jimly mengkritisi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang datang dari kementerian diluar tugas pokok dan fungsinya. Dalam bahasa sederhananya, ada semacam deinstitusionalisasi karena campur tangan kementerian yang membidangi investasi tetapi bicara soal pemilu.
“Karena campur bawur, tweet institusi dan tweet pribadi. Omongan menteri investasi tidak bisa dijadikan rujukan,” tukas Prof Jimly.[prs]
