Realitarakyat.com – Fraksi Partai Demokrat DPR RI siap melakukan perubahan dan perbaikan dalam konteks pengawasan. DPR RI harus tetap konsisten mengedepankan fungsi pengawasan, bukan lembaga yang distigma sebagai stempel pemerintah.
Anggota DPR RI Santoso menyerukan hal ini saat mengajukan interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (27/9/2022). Dilatari persoalan keprihatinan rakyat saat ini, Santoso menyatakan, DPR hari ini harus lebih perhatian pada penderitaan rakyat.
Ia lalu membandingkannya dengan era Orde Baru yang parlemennya terlanjur distigma sebagai tukang cap atau stempel pemerintah saja.
“Saya ingin mengajak seluruh anggota DPR, agar merasakan situasi bangsa yang dirasakan masyarakat yang sangat perih ini. Janganlah kita di DPR ini seperti di era Orde Baru, bagaimana DPR jadi cap stempel apa yang dilakukan pemerintah. Selalu yes dan ok. Sementara itu bertentangan dengan nurani rakyat,” ungkap Legislator Dapil DKI Jakarta III ini.
Santoso lalu mengutip syair lagu yang dilantunkan Iwan Fals, berjudul “Bongkar”. Katanya, lagu itu sangat relevan menggambarkan situasi mutakhir bangsa ini.
“Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oo ya o, ya o, ya Bongkar. Oo ya o, ya o, ya Bongkar. Sabar, sabar, sabar, dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan. Robohkan setan yang berdiri mengangkang,” kutipnya.
Santoso berharap, tahun 2023 nanti, DPR benar-benar menjalankan fungsinya secara optimal, terutama memaksimlakan perang fungsi pengawasan atas kebijakan pemerintah.
“Semoga ke depan menjelang tahun 2023, kita akan bekerja sesuai dengan fungsi kita masing-masing untuk benar-benar melakukan fungsi pengawasan. Kami dari Fraksi Demokrat akan melakukan perubahan dan perbaikan,” tutupnya. (ndi)
